Ilustrasi kemiskinan (JIBI/Harianjogja/Dok.) Ilustrasi kemiskinan (JIBI/Harianjogja/Dok.)
Rabu, 14 Februari 2018 15:15 WIB Rudi Hartono/JIBI/SOLOPOS Wonogiri Share :

Angka Kemiskinan Wonogiri Naik, BPS Klaim Mengacu Data Riil Lapangan

BPS Wonogiri klaim data kemiskinan Wonogiri berdasarkan data riil lapangan.

Solopos.com, WONOGIRI—Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri menegaskan bekerja independen. Semua data yang dihasilkan adalah benar dan apa adanya sesuai kondisi di lapangan.

Penegasan itu Kepala BPS Wonogiri, Herawati Kusumaningsih, saat ditemui Solopos.com di kantornya di kawasan kota Wonogiri, Selasa (13/2/2018), disampaikan untuk menanggapi pernyataan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, yang meminta ruang untuk dapat memverifikasi data kemiskinan BPS sebelum dikirim ke BPS pusat. (baca: KEMISKINAN WONOGIRI: Data Kemiskinan Wonogiri Tak Sinkron, Bupati Minta Adanya Verifikasi)

Herawati menjelaskan pendataan dilakukan tim khusus. Pendataan harus indenpen agar menghasilkan data objektif. Setelah diperoleh, data akan dianalisis atau diolah lalu dilaporkan kepada BPS pusat tanpa melalui proses lain. Atas hal itu pihak lain, Pemkab sekali pun, tak bisa memverifikasi atau mengoreksi data.

“Kalau ada pihak lain yang memverifikasi berarti kami tidak independen. Kalau ada peran pihak lain, nanti hasil pendataan menjadi tak objektif lagi,” kata Herawati.

Ihwal data kemiskinan, data diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) berdasar sampel. Susenas mengambil 80 blok sensus. Satu blok sensus terdiri atas 10 rumah tangga. Total sasarannya 800 rumah tangga. Rumah tangga yang disurvei ditentukan berdasar aturan khusus.

“Data yang dihasilkan dari Susenas apa adanya, sesuai kondisi di lapangan,” imbuh dia.

Terkait kenaikan angka kemiskinan Wonogiri pada 2016 dibanding 2015, hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah penyaluran beras untuk warga miskin atau raskin (sekarang sejahtera atau rastra). Pada 2016 lalu penyaluran raskin di Wonogiri terlambat.

Akibatnya kebutuhan makanan pokok warga miskin terlambat terpenuhi. Kondisi itu memengaruhi jumlah kalori keluarga. Pada sisi lain kalori menjadi salah satu elemen pendataan. Untuk diketahui, angka kemiskinan Wonogiri 2015 tercatat 12,98%, sedangkan 2016 naik menjadi 13,12%.

“Nah, pada 2017 penyaluran rastra lancar. Kemungkinan besar angka kemiskinan akan turun, tapi memang tidak signifikan. Data resmi biasanya dipublikasi Juli. Angka kemiskinan bukan satu-satunya indikator. Yang lebih penting upaya penanganannya.”

Kasi Necara Wilayah dan Analisis BPS Wonogiri, Kurniawan, sebelumnya menyatakan meski angka kemiskinan Kota Sukses 2016 naik, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh 0,47%.

“Tumbuhnya IPM itu menunjukkan akselarasi program intervensi yang dilaksanakan Pemkab berdampak positif. IPM pada 2016 tercatat 68,23%, sedangkan pada 2015 sebesar 67,76%,” jelasnya.

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…