SOLOPOS.COM - Sandiaga Uno (Instagram @sandiuno)
Belum lama berlalu pertanyaan tentang konsep rumah lapis, Sandiaga kini punya rencana membuat “rusun hibrid”.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meresmikan program-program penataan kampung kumuh di Ibu Kota menggunakan metode public people private partnership (PPPP). Namun, selain itu Sandi memperkenalkan konsep yang diberi istilah baru.
Selain metode PPPP, Sandiaga juga mengatakan Pemprov DKI akan membangun rumah susun jenis baru yang disebut rusun hibrid (hybrid housing). Apa itu?
“Jadi program ini sudah dimulai sejak Oktober tahun lalu. Direktur LSM Human Cities Coalition (HCC) Indonesia Esther Bosgra dan Direktur AzkoNobel Indonesia Jun de Dios sudah melakukan pembicaraan dengan warga RW 17 Penjaringan untuk membangun rusun hibrid ini,” katanya, Selasa (13/2/2018).
Mantan bos Saratoga Group itu membeberkan perbedaan rusun hibrid dengan bangunan rusunawa yang sudah ada. Pertama, tinggi bangunan rusun hibrid lebih rendah dari rusunawa yakni hanya setinggi 5-6 lantai. Sementara itu, rusunawa yang sudah dibangun Pemprov DKI atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di atas 15 lantai.
“Karena tingginya hanya 5-6 lantai jadi tidak pakai lift. Kami hanya sediakan tangga,” ungkapnya.
Kedua, lahan rusun hibrid berada di sekitar permukiman kumuh yang akan ditata oleh pemerintah. Nantinya, para warga yang tinggal di kawasan tersebut akan menggabungkan kepemilikan lahan dengan konsep land consolidation.
Menurutnya, konsep tersebut akan lebih diterima warga ketimbang memindahkan mereka ke rusunawa yang dibangun oleh Pemprov DKI.
“Konsep penataan ini out of the box. Selama ini kan warga dipindahkan ke rusunawa yang jauh dari tempat tinggal mereka, tetapi kalau di sini kan beda. Kami bangun rusun yang memang tidah mencabut ekosistem tempat tinggal yang sudah mereka huni selama puluhan tahun,” imbuhnya.
Sandiaga menuturkan penataan kawasan kumuh Jakarta telah menjadi program prioritas Pemprov DKI selama lima tahun ke depan. Sekitar 16 kampung kumuh dengan kondisi miskin dan padat akan ditata secara komprehensif melalui konsep KMPBU (Kerja sama Masyarakat Pemerintah dan Badan Usaha).