Taman Sriwedari 21 Desember 2016. (Mariyana Ricky P.D./JIBI/Solopos) Taman Sriwedari 21 Desember 2016. (Mariyana Ricky P.D./JIBI/Solopos)
Selasa, 13 Februari 2018 00:35 WIB Ivan Andimuhtarom/JIBI/Solopos Solo Share :

SENGKETA SRIWEDARI
Fakta Sejarah di Buku Ini Patahkan Klaim Ahli Waris Wiryodiningrat

Buku ini menyebut Wiryodiningrat bukan orang yang membeli tanah Sriwedari melainkan hanya utusan PB X.

Solopos.com, SOLO — Klaim ahli waris R.M.T. Wiryodiningrat atas kepemilikan lahan Sriwedari berbeda dengan fakta sejarah yang tercantum dalam buku berjudul Nawa Windu. Buku yang ditulis pada 1960 tersebut menyebut R.M.T. Wiryodiningrat yang adalah abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat hanya bertugas menjadi perantara jual beli tanah Sriwedari.

Buku tersebut kini tersimpan di Museum Radya Pustaka Solo. Dalam pesan berantai melalui aplikasi Whatsapp dijelaskan menurut ahli waris pada 1877 R.M.T. Wiryodiningrat membeli tanah eigendom (RVE) seluas 99.889 meter persegi di Kelurahan Sriwedari dari Johanes Buselar seharga 65.000 Gulden.

Saat dibeli, pada tanah itu sudah ada bangunan rumah yaitu Loji Kadipolo (sekarang menjadi Museum Radya Pustaka) yang ditempati selama 17 tahun. Pada 1901, Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Paku Buwana (PB) X mempunyai ide membangun Taman Sriwedari yang terinspirasi Kebun Raya Bogor.

PB X menginginkan tanah milik R.M.T. Widyodiningrat dijadikan taman dan ide tersebut direalisasikan pada 1905. Karena diinginkan oleh raja, tanah tersebut kemudian dipakai untuk kepentingan umum menjadi Bon Raja dan Taman Hiburan Remaja (THR).

Baca:

Pada 1917 R.M.T. Wiryodiningrat wafat. Selanjutnya pada 1936, 1937, dan 1942 ahli warisnya berusaha untuk mengurus kepemilikan tanah miliknya tersebut, tapi tak berhasil.

Pada 1946, pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan dari Keraton Solo kepada Wali Kota/Pemerintah Kota Solo. Pada 1965, RVE dikonversi menjadi HGB atas nama R.M.T. Wiryodiningrat dan diwarisi Sumohartono cs, tapi dengan luas hanya 34.250 meter persegi.

Sementara itu, dalam Buku Nawa Windu dijelaskan Gedung Kadipolo atau kini Museum Radya Pustaka semula milik seorang Belanda bernama Johannes Busselaar. Tanah itu lantas dibeli oleh SIKS PB X dengan perantara onder-mayor R.M.T. Wiryodiningrat melalui seorang Belanda bernama Donald Soesman.

Transaksi jual-beli tercantum dalam akta notaris tertanggal 13 Juli 1877 No. 10 dengan harga 65.000 gulden. Tanah itu merupakan tanah eigedom dengan ukuran di sisi utara sebelah selatan Jl. Purwasari [sekarang Jl. Slamet Riyadi] dari jalan kecil di timur kawasan Sriwedari [Jl. Museum] ke barat 165 sepanjang 115 meter.

Ukuran di sisi timur mulai jalan besar [Jl. Slamet Riyadi] ke selatan sampai jalan kecil 240 E sepanjang 168 meter. Ukuran di sisi barat mulai jalan besar ke selatan sampai kamp 250 E sepanjang 173 meter dan ukuran di sisi selatan timur-barat 112,5 E sepanjang 78 meter.

Kabid Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Kebudayaan (Disbud) Solo, Mufti Raharjo, mengatakan buku Nawa Windu ditulis saat Radya Pustaka berusia 72 tahun penanggalan Jawa. Dalam hitungan Masehi, buku itu ditulis sekitar 6 September 1960.

“Sesuai isi buku tersebut, Johannes Busselaar mengutus Donald Soesman kemudian PB X mengutus Wiryodiningrat. Di akta notaris kan harganya 65.000 gulden. Itu bukan harga yang murah. Siapa yang punya dana sebesar itu kalau bukan negara? Keraton kan negara,” paparnya saat berbincang dengan Solopos.com di Museum Radya Pustaka, Senin (12/2/2018).

Ia mengatakan buku asli Nawa Windu masih tertata rapi dalam museum. Masyarakat yang penasaran bisa langsung melihatnya di museum tersebut.

“Sebelah timur museum ini dulu walidyasana atau perpustakaan. Lalu paviliun barat dipinjam Sriwedari saat pengagengnya K.R.T. Haryo Purwodiningrat yang tercantum dalam dokumen yang ditulis pada 12 November 1931,” kata dia.

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU REJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…