Ilustrasi rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. (Rachman/JIBI/Bisnis) Ilustrasi (Rachman/JIBI/Bisnis)
Selasa, 13 Februari 2018 16:30 WIB Sholahuddin Al Ayyubi/JIBI/Bisnis Hukum Share :

Pemanggilan Paksa & Imunitas DPR di UU MD3, Ini Tanggapan Polri

UU MD3 memberikan hak imunitas dan kewenangan pemanggilan paksa bagi DPR.

Solopos.com, JAKARTA — Mabes Polri mengaku masih belum mau banyak berkomentar mengenai Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU No 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah disahkan DPR.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengatakan pihaknya masih membahas UU MD3 tersebut bersama semua perwira tinggi (Pati) Polri dan Divisi Hukum Mabes Polri untuk mendalami semua narasinya. Menurutnya, sebelum mengetahui isi dari UU MD3 dengan jelas, kepolisian masih belum mau banyak berkomentar.

“Kami belum baca narasi pastinya seperti apa nanti. Tentunya hal ini akan kita bahas dulu bersama beberapa pejabat dan bagian hukum,” tuturnya, Selasa (13/2/2018).

Dia memprediksi dalam waktu dekat ini pembahasan mengenai UU MD3 tersebut akan selesai di korps Bhayangkara setelah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian merampungkan acara pemberian sebuah tanda kehormatan kepada kepala kepolisian di seluruh ASEAN.

“Kita ini selesai dulu, baru setelah itu akan kita bahas soal ini bersama-sama tunggu saja ya nanti,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU MD3 versi anyar menjadi payung hukum penambahan 1 kursi wakil ketua DPR dan 3 kursi wakil ketua MPR. Satu kursi pimpinan DPR dan MPR diberikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan 2 kursi pimpinan MPR menjadi jatah Fraksi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Selain itu, UU MD3 juga berisi sejumlah klausul baru a.l. penambahan pimpinan alat kelengkapan dewan, pelibatan polisi dalam pemanggilan paksa, penguatan hak imunitas anggota parlemen, hingga restorasi Badan Akuntabiliitas Keuangan Negara DPR.

Namun, pengesahan UU MD3 tidak disetujui secara bulat oleh seluruh fraksi di DPR. Sebagaimana dalam pembahasan tingkat 1, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem menolak perubahan UU MD3. Fraksi Nasdem bahkan telah meninggalkan sidang atau walk out sebelum pengambilan keputusan.

UU MD3 baru resmi berlaku setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo paling lambat 30 hari setelah disahkan DPR.

Lowongan Pekerjaan
Kepala Sekolah KB & TKIT Alhikam Delanggu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Darmanto Jatman Bercerita Jawa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (15/01/2018). Esai ini karya Bandung Mawardi, seorang kritikus sastra. Alamat e-mail penulis adalah bandungmawardi@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Rumah dalam pemahaman peradaban Jawa adalah ruang hidup untuk menjadikan manusia ada dan berada. Pemahaman itu menunjukkan konstruksi…