SOLOPOS.COM - Warga melintasi jalan rusak di Dukuh Wantilan, Desa Jelobo, Kecamatan Wonosari, Klaten, Senin (12/2/2018). (Cahyadi Kurniawan/JIBI/SOLOPOS)
Pemkab Klaten diminta responsif tanggapi keluhan warga soal jalan rusak.
Solopos.com, KLATEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten diminta lebih responsif menanggapi keluhan warga soal jalan rusak. Hal itu dilakukan dengan perbaikan sementara.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Klaten, Darmadi, saat ditemui seusai menerima kunjungan anggota DPRD Blitar dan DPRD Cilacap di Gedung Paripurna, Senin (12/2/2018). Ketua Fraksi PAN DPRD Klaten itu mengatakan perbaikan jalan yang bersifat insidental semestinya disegerakan. Apalagi, tingginya intensitas hujan memperparah kerusakan jalan.
“Kami memahami untuk proses lelang itu membutuhkan waktu. Namun, kami berharap anggaran yang sudah disiapkan untuk perbaikan kerusakan jalan bersifat insidental itu disegerakan,” kata Darmadi. (baca: Lapor Pemkab Tak Jua Direspons, Warga Karangdowo Tambal Jalan Rusak Klaten)
“Kami memahami untuk proses lelang itu membutuhkan waktu. Namun, kami berharap anggaran yang sudah disiapkan untuk perbaikan kerusakan jalan bersifat insidental itu disegerakan,” kata Darmadi. (baca: Lapor Pemkab Tak Jua Direspons, Warga Karangdowo Tambal Jalan Rusak Klaten)
Darmadi mengatakan jalan yang mengalami kerusakan seperti ruas jalan yang selama ini dilintasi truk galian C. Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diminta segera memantau ruas jalan kabupaten yang rusak.
“Kalau tidak disegerakan semakin banyak warga yang menjadi korban akibat kerusakan jalan. Kami berharap eksekutif tidak menunggu laporan. Harus selalu monitoring di lapangan. Ketika menemukan kerusakan segera di atas. Ya caranya tidak harus diaspal. Bisa dengan pengurukan untuk meminimalisasi kerusakan,” urainya.
Terkait ruas jalan rusak yang belakangan dikeluhkan warga, Suryanto menjelaskan DPUPR tak bisa langsung menanggapinya.
“Kalau masuk dalam peningkatan jalan, kami tidak bisa turun langsung ke sana. Kalau tidak masuk, kami masukkan ke pemeliharaan rutin yang saat ini masih dalam tahap survei,” tutur dia.
Terkait penambalan jalan secara insidental, Suryanto menjelaskan pada awal 2018 DPUPR terkendala material. Pengadaan material berupa bahan batu pecah untuk persediaan penambalan jalan secara insidental tak terealisasi melalui APBD Perubahan 2017.
“Pengadaannya melalui APBD Perubahan 2017. Namun, saat proses lelang itu gagal karena tidak ada pesertanya. Pada awal tahun ini belum bisa bergerak untuk perbaikan,” ungkap dia.
Disinggung proyek peningkatan jalan, Suryanto menjelaskan ada enam paket peningkatan jalan yang segera memasuki tahap lelang. Paket peningkatan jalan itu dibiayai mengguakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan APBD. Sementara itu, paket proyek peningkatan jalan lainnya segera menyusul untuk tahap lelang.
Suryanto menuturkan jika enam paket lelang bisa diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa akhir Februari, ditargetkan pada pertengahan April mendatang sudah ada penandatanganan kontrak hingga dimulai proyek peningkatan jalan.
“Ada enam paket yang segera diluncurkan untuk lelang. Sebanyak lima paket didanai dari DAK satu paket didanai dari APBD. Satu paket yang dibiayai dari APBD itu ruas jalan Gatak Grojogan-Bayat,” kata dia.
Kepala Bagian (Kabag) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Klaten, M. Anwar Shodiq, menjelaskan tahapan lelang dilakukan selama 35 hari.
“Setelah itu ada pemenang lelang. Ya mudah-mudahan pekan ketiga di Maret nanti sudah ada pemenangnya untuk enam proyek peningkatan jalan jika dokumen masuk ke pengadaan barang dan jasa akhir Februari,” jelasnya.