Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis) Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Senin, 12 Februari 2018 22:30 WIB Alif Nazzala Rizqi/JIBI/Bisnis Politik Share :

UU MD3 Berikan PDIP-PKB Kursi, Nasdem-PPP Walkout

UU MD3 yang baru disahkan memberikan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk PDIP dan 1 pimpinan MPR untuk PKB.

Solopos.com, JAKARTA — Partai Nasional Demokrasi (NasDem) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Anggota kedua fraksi itu melakukan aksi walkout pada sidang paripurna DPR.

Sebelum palu diketok, NasDem dan PPP meminta pengesahan UU MD3 ditunda karena dalam pembahasannya sarat dengan kepentingan pragmatis. Agenda sidang paripurna yang dipimpin Plt Ketua DPR Fadli Zon tersebut di antaranya adalah laporan hasil revisi Undang-Undang (UU) UU MD3.

“Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu agenda laporan hasil revisi UU MD3, bagaimana hadirin?” tanya Fadli dalam sidang paripurna, di Kompleks Parlemen, Senin (12/2/2018).

Akan tetapi Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate melakukan interupsi dan meminta sidang menunda pengesahan UU MD3. Alasannya, dia menilai subtansi-substansi yang berada dalam draf RUU MD3 terdapat muatan pragmatisme dan kepentingan politik.

“Untuk menjaga marwah DPR demi menjaga reputasi kita, fraksi-fraksi terkait diminta untuk sepakat di rapat paripurna ini menunda keputusan revisi UU MD3. Kami tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dan implikasi perluasan UU ini terhadap tata kelola dan pelaksanaan tugas menuju DPR atau parlemen yang modern,” ujar Jhonny.

Pernyataan yang sama disampaikan anggota Fraksi PPP Asrul Sani. Setelah mendengar paparan Jhonny, Arsul langsung menyatakan sependapat dengan politikus Nasdem tersebut.

“Perlu kami garis bawahi apa yang sudah disampaikan rekan Fraksi Partai NasDem maka kami juga mengamini apa yang sudah disampiakan agar menunda pengesahan,” ujar Asrul.

Salah satu klausul yang ditolak dalam revisi UU MD3 tersebut adalah penambahan kursi pimpinan MPR. Menurut Asrul, penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR telah melanggar hak konstitusional.

“Pengisian Wakil Ketua MPR tambahan rumusan pasal yang ada telah melanggar hak konstitusional. Karena kita semua tahu bahwa di MPR tidak hanya fraksi yang sama dengan yang di DPR tapi juga ada unsur DPD,” kata Asrul.

Seusai interupsi, Fraksi Partai NasDem dan PPP menyatakan sikap untuk keluar dari ruangan (walkout) karena permohonannya tidak diterima.

LOKER SOLO
Siapa Mau Kerja di Dealer ASTRA, Cek Syaratnya di Sini, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Murid Kencing Berlari, Guru (Honorer) Mati Seorang Diri

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/2/2018). Esai ini karya Lardianto Budhi, guru Pendidikan Seni dan Budaya di SMAN 1 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah s.p.pandamdriyo@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Bambang Ekalaya atau sering disebut Palgunadi adalah…