SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan RTLH (JIBI/Harianjogja/Dok.)
Data kemiskinan Wonogiri dinilai tak sinkron.
Solopos.com, WONOGIRI—Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menilai terjadi ketidakselarasan data kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan fakta di lapangan.
Bupati meyakini program-program besar yang telah dilaksanakannya mampu menekan angka kemiskinan Kota Sukses. Namun, menurut BPS angka kemiskinan justru naik. Saat ditemui wartawan di rumah dinasnya kompleks Setda Wonogiri, Jumat (9/2/2018), Bupati mengatakan sejak menjadi bupati 2016 lalu dirinya melaksanakan program prioritas yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan. (baca: Ini 4 Kecamatan di Masuk Zona Merah Peta Kemiskinan Wonogiri)
Program itu seperti program peningkatan jalan, bidang pertanian, dan program intervensi lainnya. Kala itu angka kemiskinan Wonogiri 2015 berdasar data BPS tercatat 12,98%. Bupati berpandangan semestinya program tersebut membuat angka kemiskinan berkurang.
Namun, menurut data BPS dari sekian banyak program tersebut tidak berdampak signifikan untuk menekan angka kemiskinan. Sebaliknya, angka kemiskinan 2016 justru naik menjadi 13,12%.
“Saya sudah mengevaluasi secara menyeluruh. Logikanya, ketika program-program besar ini kami laksanakan mestinya dapat mengurangi kemiskinan. Tetapi nyatanya belum sesuai harapan. Data BPS menujukkan kebalikannya,” kata Bupati.
Pada tahun kedua, 2017, Bupati kembali melaksanakan program prioritas yang arahnya juga untuk menekan angka kemiskinan. Tahun lalu Bupati merealisasikan tiga program prioritas, yakni peningkatan jalan dan jembatan, revitalisasi pasar tradisional, dan peningkatan produk pertanian.
Tak hanya itu, menurut Bupati program-program pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan secara padat karya. Desa-desa memberdayakan warga sekitar sebagai pekerja proyek. Jika dikalkulasi warga yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut sangat banyak. Logikanya program tahun lalu mampu menekan angka kemiskinan.
“Masa iya program besar kami ini tidak berdampak,” ulas Bupati.
Atas kondisi itu Bupati meminta BPS memberi ruang bagi Pemkab untuk memverifikasi dan sinkronisasi data yang didapat BPS sebelum data tersebut dikirim ke BPS pusat. Dengan demikian data-data yang tidak objektif dapat diminalisasi. Dia menyadari pendataan kemiskinan daerah merupakan wewenang BPS menggunakan metode khusus yang sudah ditentukan.
Kendati demikian dia berharap Pemkab diberi ruang untuk berperan sebagai pengontrol terakhir produk dari kerja statistik berkaitan dengan pendataan kemiskinan.
“Menurut saya, idealnya [pendataan kemiskinan] ada finalisasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah dengan seluruh komponen yang dimiliki. Ini bukan bentuk intervensi, tapi untuk sinkronisasi, proses koreksi data. Muaranya agar data betul-betul valid,” imbuh Bupati.
Sementara itu, Kepala BPS Wonogiri, Herawati Kusumaningsih, belum dapat dimintai konfirmasi. Saat Solopos.com ke kantor setempat Herawati tidak berada di tempat. Saat Solopos.com meminta nomor telepon untuk keperluan konfirmasi melalui telepon, petugas mengarahkan Solopos.com menemui Herawati, Senin pekan depan.
Angka Kemiskinan Wonogiri
2015
Persentase penduduk miskin : 12,98%
Penduduk miskin : 122.980 jiwa (total 949.017 jiwa).
2016
Persentase penduduk miskin : 13,12%
Penduduk miskin : 124.830 jiwa (total penduduk 957.975 jiwa)
Indeks kedalaman kemiskinan : 1,68
Indeks keparahan kemiskinan : 0,38
Garis kemiskinan (pengeluaran) : Rp275.507/orang/bulan
IPM : 68,23% tumbuh 0,47% dari 2015 (67,76%)
Komponen IPM
Angka harapan hidup : 75,88 (artinya penduduk berharap bisa hidup hingga usia lebih kurang 76 tahun).
Harapan lama sekolah : 12,43 (artinya siswa berharap dapat menempuh pendidikan selama 12,43 tahun atau hingga lulus SMA/SMK sederajat).
Rata-rata lama sekolah : 6,57 (artinya penduduk yang pernah mengenyam pendidikan sebelumnya rata-rata menempuh sekolah selama 6,57 tahun atau lulus SD).
Pengeluaran per kapita disesuaikan : 8,589 (artinya pengeluaran penduduk senilai Rp8,589 juta/orang/tahun).
Sumber: BPS Wonogiri (rio)