Warga beraktivitas saat banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Senin (5/2/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Galih Pradipta)
Jumat, 9 Februari 2018 19:36 WIB JIBI/Solopos/Newswire Peristiwa Share :

Tak Pakai Kata "Gusur", Anies akan Geser Warga Bantaran Ciliwung

Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan akan menggeser warga bantaran Sungai Ciliwung.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar tidak ingin memakai istilah-istilah lama dalam penataan kawasan bantaran Sungai Ciliwung. Kata “gusur” tidak akan dipakai lagi meskipun intinya akan memindahkan warga dari bantaran.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan program normalisasi sungai dan naturalisasi sama-sama akan memindahkan warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.

Tetapi, Teguh tidak mau menggunakan kata “gusur”. Dia lebih suka menyebutnya merelokasi warga bantaran sungai ke rumah susun sederhana sewa.

“Kalau proses normalisasi, naturalisasi artinya bukan menggusur. Merelokasi warga ke tempat yang sesuai. Harus dibedakan. Kalau menggusur kan bahasanya terlalu ini [kasar],” ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/2/2018), dilansir Suara.com.

Istilah naturalisasi sungai digunakan Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mencegah banjir di ibu kota. Anies tidak ingin menyebutnya normalisasi sungai. Program normalisasi sungai sebelumnya sudah ada pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Warga yang tinggal di bantaran kali Ciliwung, kata Teguh, kebanyakan tidak memiliki sertifikat hak milik. Untuk program naturalisasi, Teguh akan tetap menggunakan sheet pile atau tiang pancang. Ia menyebut dengan menggunakan tiang pancang akan lebih kuat dan digunakan oleh negara-negara di Eropa.

“Kalau untuk kapasitas seperti kali di Jakarta tentunya butuh sheet pile, memang kita lihat kekuatannya. Memang ada pemilihan, kami mau lihat secara estetika alam natural atau kami mau lihat kekuatannya,” kata Teguh.

“Kalau memang menurut saya sih ya, kalau di lihat dari kondisi kami tentunya butuh kekuatan dulu. Ya kan bahkan di negara Eropa di negara-negara maju kan dilihat kekuatan dulu. Baru nanti bicara tinggal di desainnya,” Teguh menambahkan.

Sebelumnya, diberitakan Bisnis/JIBI, Anies mengaku memang dibutuhkan normalisasi atau naturalisasi sungai untuk mengatasi banjir di Jakarta. Menurutnya, naturalisasi lebih baik karena mempertahankan ekosistem lingkungan hidup di sekitar sungai.

“Naturalisasi bisa dikatakan bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik agar debit airnya tidak melimpah. Tetapi, ekosistem sungai yang alami dipertahankan,” kata Anies. Baca juga: Anies Baswedan Klaim “Drainase Vertikal” Sudah Jalan, Begini Penjelasannya.

Meski demikian, dia belum memberi kepastian kelanjutan program normalisasi atau pemasangan turap (sheet pile) di sungai Ciliwung. Anies mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Menurutnya, saat ini fokus utama Pemprov DKI mengatasi banjir dan memastikan nasib warga yang menjadi pengungsi. Bukan memberi penjelasan terkait pembangunan turap di Sungai Ciliwung.

“Enggak mau [bahas naturalisasi]. Nanti, sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dulu lah hari ini. Kami akan beresin dulu soal pengungsinya,” imbuh Anies.

Kolom

GAGASAN
Pelestarian Seni Tradisi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/2/2018). Esai ini karya Tito Setyo Budi; esais, sastrawan, budayawan, dan ketua Yayasan Sasmita Budaya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Paparan ini saya mulai dari selorohan soal nasi…