Sambutan Kepala Kanwil DJPb DIY Ludiro dalam Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan, Rabu (7/2/2018). (IST/Dok Kanwil DJPb DIY) Sambutan Kepala Kanwil DJPb DIY Ludiro dalam Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan, Rabu (7/2/2018). (IST/Dok Kanwil DJPb DIY)
Jumat, 9 Februari 2018 06:55 WIB Kusnul Isti Qomah/JIBI/Harian Jogja Ekonomi Share :

Kanwil DJPb DIY Gelar Rakor Akuntansi dan Pelaporan

LKPP 2016 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian

Solopos.com, JOGJA-Sebagai bagian dari upaya mempertahankan kualitas LKPP agar tetap mendapat opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan, Rabu (7/2/2018).

Rakor ini dihadiri Kepala Seksi Vera dan staf dari seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kanwil DJPb DIY. Adapun narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dalam kegiatan tersebut dibedah berbagai kebijakan dan permasalahan terkait persiapan penyusunan Laporan Keuangan BUN tahun 2017.

Kepala Kanwil DJPb DIY Ludiro menyampaikan, LKPP 2016 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dicapai dengan proses rentang waktu selama 12 tahun sejak penyusunan laporan keuangan dimulai. “Tentunya hal ini merupakan prestasi yang fenomenal dan harus tetap dipertahankan di tahun-tahun mendatang dengan kualitas yang semakin meningkat,” ujar dia dalam rilis yang diterima Solopos.com, Kamis (8/2/2018).

Ia mengungkapkan, peningkatan kualitas laporan keuangan di antaranya tercermin dari makin berkurangnya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian Kanwil DJPb DIY yang memperoleh predikat terbaik I dalam hal Penyusunan Laporan Keuangan BUN selaku Koordinator Tingkat Wilayah tahun 2016.

Dalam paparan materinya, narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Firstha Greacean Gultom mengungkapkan berbagai permasalahan dalam penyusunan LK UAKBUN KPPN dan UAKKBUN Kanwil TA 2017. Di antaranya mengenai penyiapan saldo awal, pemantauan Exception Report, koreksi saldo awal, proses analisa Laporan Keuangan yang wajib dilaksanakan secara rutin oleh KPPN untuk menjamin akurasi dan validitas data.

Kolom

GAGASAN
Pelestarian Seni Tradisi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/2/2018). Esai ini karya Tito Setyo Budi; esais, sastrawan, budayawan, dan ketua Yayasan Sasmita Budaya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Paparan ini saya mulai dari selorohan soal nasi…