Pengunjung di Polres Sleman mendapatkan pelayanan khusus dengan pembagian makanan ringan, doorprize dan perpanjangan jam layanan. (Harian Jogja/ Sekar Langit Nariswari) Pengunjung di Polres Sleman mendapatkan pelayanan khusus dengan pembagian makanan ringan, doorprize dan perpanjangan jam layanan. (Harian Jogja/ Sekar Langit Nariswari)
Kamis, 8 Februari 2018 09:20 WIB Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja Sleman Share :

Punya Tantangan Paling Berat, Polres Sleman Ditunjuk Jadi Zona Bebas Korupsi

Polda DIY menunjuk Polres Sleman dalam pembangunan zona integritas 2018

 
Solopos.com, SLEMAN—Polda DIY menunjuk Polres Sleman dalam pembangunan zona integritas 2018 menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda DIY, Kombes Pol Budi Yuwono mengatakan zona integritas ini merupakan program pemerintah sejak 2012. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan penataan internal baik sumber daya manusia (SDM) maupun tata laksana di dalam suatu institusi termasuk Polri untuk menjadi zona integritas WBK dan WBBM.

Dan untuk tahun ini, Polres Sleman bakal dipilih menjadi wakil Polda DIY dalam pembangunan zona integritas. Pemilihan ini karena Polres Sleman dinilai memiliki tantangan paling berat, kompleksitas dan dinamikanya yang juga tinggi dalam membawahi satu wilayah.

“Dengan pembangunan zona integritas diharapkan di seluruh satuan kerja Sleman ini akan mewakili Polda DIY sebagai pembangunan zona integritas,” kata dia, Rabu (7/5/2018).

Dalam pembangunan zona integritas tersebut nantinya setiap satuan kerja salah satu fungsi harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dia mencontohkan seperti di reserse harus sesuai SOP, sehingga membuat anggota mudah melaksanakan tugas dan terhindar dari pungli atau korupsi.

Selain itu, juga akan ada penataan tentang manajemen SDM seperti pola kompetensi dan sistrm informasi personil, nantinya ada penguatan dan pengawasan. “Pengawasan yang ada di Sleman dalam hal penanggungjawaban keuangan APBN juga harus sesuai aturan,” katanya.

Di sisi lain, dalam hal pelayanan publik juga harus transparan seperti mencantumkan tulisan gratis jika memang dalam aturannya tidak diperbolehkan melakukan pungutan. Dan masyarakat juga harus tahu berapa lama masyarakat mendapatkan pelayanan.

Tidak hanya itu, untuk tempat pelayanan seperti ruangan khusus disabilitas juga harus menjadi prioritas. “Di Sleman sudah ada, di Polres lain akan dikembangkan. DIY satu-satunya Polda yang mengembangkan fasilitas bagi difabel,” kata Budi.

Lowongan Pekerjaan
Kepala Sekolah KB & TKIT Alhikam Delanggu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…