SOLOPOS.COM - Sejumlah anak menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Solopos.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendeteksi sekitar 50% dari Rp20 triliun dana transfer kementerian dan lembaga pemerintah ke Papua selama ini hanya menumpuk di lima kabupaten/kota.
Seperti diketahui, lebih dari 10.000 anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua, terkena gizi buruk pada tahun ini. Padahal, pemerintah telah mengucurkan puluhan triliun rupiah ke Papua setiap tahun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro menuturkan lima kabupaten dan kota tersebut umumnya berada di daerah garis pantai Papua. Namun, Bambang menolak mengungkapkan kabupaten dan kota yang dimaksud.
“Tentu ini teguran yang sangat keras buat pemerintah daerah karena mereka punya tanggung jawab yang besar. Kami harapkan ke depannya tidak ada lagi pemerintah kabupaten di Papua yang lalai untuk memperhatikan kesejahteraan rakyatnya,” ujar Bambang, Kamis (7/2/2018).
Pemerintah pada 2016 tercatat mengalokasikan transfer anggaran ke Papua sebesar Rp80 triliun, di mana sekitar Rp60 alokasi khusus dan Rp20 triliun dana transfer dari kementerian/lembaga. Jumlah tersebut sangat besar sehingga alokasi tersebut bisa menimbulkan kecemburuan di daerah lain karena daerah lain tidak menerima alokasi anggaran sebesar itu.
Ke depannya, Bappenas berharap akan ada pemerataan distribusi anggaran di daerah. Pemerintah telah memiliki desk khusus untuk menangani Papua yang dipimpin oleh Menkopolhukam.
“Kami harapkan pemerintah di Papua bisa melakukan alokasi anggaran yang baik dan memprioritaskan kepada pelayanan dasar masyarakat. Itu harus diutamakan,” tegas Bambang.