Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyerahkan kenang-kenangan kepada Wabup Sragen Dedy Endriyatno di Sragen, Selasa (6/2/2018). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos) Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyerahkan kenang-kenangan kepada Wabup Sragen Dedy Endriyatno di Sragen, Selasa (6/2/2018). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Rabu, 7 Februari 2018 05:35 WIB Tri Rahayu/JIBI/Solopos Sragen Share :

Kunjungi Sragen, Anggota DPR Peringatkan Beras Impor Jangan Sampai Masuk Daerah Lumbung Pangan

Sejumlah anggota DPR berkunjung ke Sragen untuk memantau ketahanan pangan di daerah.

Solopos.com, SRAGEN — Komisi IV DPR menyatakan beras impor sudah masuk pasaran dalam negeri menyusul adanya kebijakan impor beras 500.000 ton pada awal Februari ini. Para legislator itu memperingatkan jangan sampai beras impor masuk daerah lumbung pangan karena bakal merugikan petani.

Komisi IV DPR juga meminta pemerintah memperbaiki sistem distribusi beras impor supaya tidak masuk ke pasar sentra pertanian karena akan membuat harga beras jatuh dan petani dirugikan.

“Kalau beras impor masuk di sentra pertanian yang merugikan petani. Beras impor itu ketika dibongkar, pemerintah tidak mengawasi. Entah berasnya ke mana tidak tahu. Nah, teman-teman di daerah ikut menjaga, kami ikut menjaga. Jangan sampai distribusi beras impor itu masuk ke sentra produksi beras. Saya berharap pemerintah ada perbaikan sistem. Kalau begini terus kasihan petani. Sekarang beras impor itu sudah datang di pasar. Siapa yang menjamin beras impor itu masuk gudang Bulog [Badan Urusan Logistik]?” ujar anggota Komisi IV DPR Agustina Wilujeng Pramestuti saat ditemui wartawan di sela-sela kunjungan ke Gudang Bulog Duyungan, Sidoharjo, Sragen, Selasa (6/2/2018).

Agustina menyampaikan mekanisme pasar tidak bisa mengawasi peredaran beras impor karena beras impor itu tidak ada labelnya. Dia berpendapat pembentukan tim pengawasan khusus pun tidak mampu menjangkau. Dia menekankan pada perubahan sistem tata niaga beras impor.

“Harusnya yang impor itu Bulog. Yang mengurus izin impor juga Bulog dan yang mendistribusikan juga Bulog. Tetapi kenyataannya yang impor itu orang lain. Mestinya yang memutuskan impor atau tidak itu ya Bulog,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menginginkan sistem yang berkaitan dengan tata niaga urusan pangan itu dijadikan satu lembaga. Kalau cadangan beras nasional dikelola Bulog, sistem tata niaga beras impor itu juga diserahkan ke Bulog, mulai dari pengadaan, keputusan impor atau tidak, dan seterusnya.

“Bulog ini penyangga pangan nasional tetapi di sisi lain sebagai badan usaha milik negara [BUMN]. Kalau kapasitasnya penyangga pangan tidak perlu berpikir pendapatan tetapi yang penting harga stabil. Sebaliknya dalam kapasitas BUMN, Bulog juga harus berpikir target pendapatan negara. Bingung kan?” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, setelah melihat kondisi cadangan beras di Gudang Bulog Jawa Tengah menyatakan stok beras Jateng aman. Prediksi produktivitas beras secara nasional sampai April mendatang mencapai 20,7 juta ton.

Dia berpikir data yang dipakai Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinasi Perekonomian tentang minimnya stok beras nasional dan menjadi dasar atas kebijakan impor beras itu tidak terbukti.

“Tetapi kebijakan impor beras 500.000 ton tetap jalan terus. Impor beras itu pasti berpengaruh secara psikologis terhadap harga di tingkat petani yang berpotensi jatuh. Pemerintah hanya melihat cadangan beras yang ada di Bulog untuk menentukan kebijakan impor beras tetapi tidak melihat cadangan beras yang ada di masyarakat. Padahal cadangan beras di Bulog itu hanya 8% dari total cadangan beras nasional,” ujarnya.

Kabid Penyuluhan Pasca Panen dan Bina Usaha Dinas Pertanian Jateng Harjuli Hatmono menyatakan stok beras di Jateng surplus dan diprediksi produksi beras di Jateng hingga Maret mencapai 700.000-an ton. “Stok beras Jateng aman dan surplus. Seharusnya beras impor sungkan untuk masuk Jateng,” tuturnya.

Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno menyatakan seluruh petani di Sragen kompak menolak beras impor yang turun di saat musim panen. Karena kebijakan impor beras sudah telanjur jalan, Dedy meminta ada kompensasi pascaimpor beras kepada petani supaya harga di tingkat petani bisa stabil. Di sisi lain, Wabup juga meminta kompensasi tentang hilangnya sawah produktif seluas 220 hektare karena proyek jalan tol.

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU REJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…