Jateng
Rabu, 7 Februari 2018 - 21:50 WIB

BENCANA JATENG : Tahun Politik, Anggaran BPBD Ditambah

Redaksi Solopos.com  /  Imam Yuda Saputra  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga mengungsi akibat banjir. (JIBI/Solopos/Antara)

Bencana di Jawa Tengah (Jateng) coba ditangani dengan penambahan anggaran ke BPBD.

Semarangpos.com, SEMARANG – Penanganan bencana tetap menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2018 ini. Meskipun 2018 ini, Jateng tengah memasuki tahun politik yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub).

Advertisement

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Pramana, menyebutkan anggaran penanganan bencana di Jateng tahun 2018 ini mengalami kenaikan. Jika pada 2017 lalu anggaran penanganan bencana yang berasal dari APBD Jateng hanya sekitar Rp21 miliar, maka tahun ini mengalami kenaikan mencapai Rp38 miliar.

“Jadi siapa bilang kalau anggaran penanganan bencana di Jateng dipangkas karena ada pilkada? Enggak ada hubungannya bencana sama pilkada,” ujar Sarwa saat dijumpai Semarangpos.com di kantornya, Selasa (6/2/2018).

Sarwa menambahkan anggaran sebesar itu belum termasuk dana bantuan tidak terduga (BTT). Dana BTT untuk penanganan bencana di Jateng tahun ini juga mengalami kenaikan menjadi Rp45 miliar.

Advertisement

Sarwa mengatakan dana sebanyak itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari penyediaan logistik bagi korban terdampak bencana, pembuatan jalur evakuasi di desa tanggap bencana, hingga penyediaan alat pendeteksi bencana atau e-warning system (EWS) untuk desa rawan bencana.

“Harga EWS itu mahal sekitar Rp1 miliar. Padahal, rencana kami setiap desa tanggap bencana dipasang satu EWS. Sementara, jumlahnya [desa tanggap bencana] di Jateng banyak. Dari 8.559 desa di Jateng belum ada satu persennya yang memiliki EWS,” tutur Sarwa.

Sarwa menambahkan tahun ini rencana BPBD akan memasang jalur evakuasi di desa rawan bencana yang terletak di 10 kabupaten. Desa-desa itu rawan bencana longsor, banjir maupun tsunami. “Sementara untuk EWS, tahun ini kami akan pasang di delapan desa,” tutur Sarwa.

Advertisement

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif