Massa Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) Soloraya berkumpul di halaman Gedung DPRD Sukoharjo menuju bus untuk berangkat ke Jakarta, Senin (5/2/2018). (Istimewa/Didik) Massa Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) Soloraya berkumpul di halaman Gedung DPRD Sukoharjo menuju bus untuk berangkat ke Jakarta, Senin (5/2/2018). (Istimewa/Didik)
Selasa, 6 Februari 2018 00:15 WIB Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos Sukoharjo Share :

Puluhan Pegiat Antikorupsi ke Jakarta untuk Dukung KPK

Pegiat antikorupsi Sukoharjo berangkat ke Jakarta.

Solopos.com, SUKOHARJO — Puluhan pegiat antikorupsi di Kabupaten Sukoharjo yang tergabung dalam wadah Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Anti Korupsi Independen (DPN GAKI) berangkat ke Jakarta, Senin (5/2/2018). Mereka berangkat dari halaman Gedung DPRD Sukoharjo.

Di Jakarta mereka akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilanjutkan dengan audiensi dengan anggota DPR. “Ada 50 orang yang berangkat dengan naik bus ke Jakarta,” kata Ketua Umum DPN GAKI Sukoharjo, Didik Rudiyanto, Senin.

Mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Weru, Kabupaten Sukoharjo, bercerita sesampai di Jakarta dirinya bersama puluhan pegiat korupsi Sukoharjo berudiensi dengan pimpinan KPK dilanjutkan ke Gedung DPR.

“Audiensi dengan pimpinan KPK dijadwalkan Selasa [6/2/2018] pukul 09.00 WIB sedangkan audiensi dengan anggota DPR RI pada pukul 13.00 WIB. Di Gedung KPK, GAKI Sukoharjo akan menyampaikan program pencegahan dan memberi masukan kepada KPK untuk pencegahan korupsi di Indonesia,” ungkap dia.

Menurutnya, GAKI ingin KPK kuat dan menolak pelemahan KPK. “GAKI akan ada di garda paling depan kalau ada yang akan melemahkan KPK,” jelas dia.

Sementara itu, pernyataan sikap yang diterima solopos.com dan ditandatangani Ketum GAKI Didik Rudiyanto dan Sekjen GAKI, Tuahta Sinulingga, tertulis ada enam pernyataan sikap. Didik menjelaskan isi pernyataan sikap merupakan kesepakatan pegiat korupsi Soloraya dalam rakor 14 Agustus 2017.

“Rakor kemarin [2017] menyepakati bahwa kondisi sosial kehidupan kesejahteraan rakyat belum sejahtera alias miskin dan berkeadilan. Kondisi masyarakat miskin salah satu penyebabnya utaanya adalah korupsi sehingga pencegahan korupsi harus terus dilakukan semua elemen masyarakat,” ujarnya.

Enam pernyataan sikap itu, pertama membela dan mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kedua, KPK harus kuat tidak boleh dilemahkan dalam memberantas korupsi di NKRI untuk Indonesia Jaya.

Ketiga, DPN GAKI mendukung penguatan dan menolak pelemakahan KPK dalam cegah dan memberantas korupsi di seluruh wilayah RI, keempat, DPN GAKI memohon KPK untuk memberi pembekalan, arahan dan nasehat kepada anggota DPN GAKI agar mampu dalam tindakan mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Kelima, dalam masa tahun politik DPN GAKI menduga akan menjadi tahun suap dalam pelaksanaan Pilkada. “DPN GAKI berkeinginan untuk ikut serta dalam mencegah terjadinya politik uang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap dia.

Keenam, DPN GAKI berkeinginan dibentuk kerja sama yang berkesinambungan dengan KPK teruata dalam pencegahan korupsi.

Kolom

GAGASAN
Pelestarian Seni Tradisi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/2/2018). Esai ini karya Tito Setyo Budi; esais, sastrawan, budayawan, dan ketua Yayasan Sasmita Budaya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Paparan ini saya mulai dari selorohan soal nasi…