Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo (tengah) keluar dari ruang pertemuan dialog Komisi IV DPR dengan petani di kompleks Gudang Bulog Duyungan, Sidoharjo, Sragen, Selasa (6/2/2018). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos) Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo (tengah) keluar dari ruang pertemuan dialog Komisi IV DPR dengan petani di kompleks Gudang Bulog Duyungan, Sidoharjo, Sragen, Selasa (6/2/2018). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Selasa, 6 Februari 2018 22:15 WIB Tri Rahayu/JIBI/Solopos Sragen Share :

KTNA Sragen Usulkan HPP Gabah Naik Jadi Rp4.800-Rp5.000/kg

KTNA Sragen meminta HPP gabah kering panen dinaikkan.

Solopos.com, SRAGEN — Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen Suratno mengusulkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dinaikkan dari Rp3.700/kg menjadi Rp4.800-Rp5.000/kg.

KTNA Sragen pun mendesak Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) supaya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen dicabut.

Desakan Suratno itu disampaikan saat rombongan Komisi IV DPR yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, berkunjung ke gudang beras milik Perum Bulog di Desa Duyungan, Sidoharjo, Sragen, Selasa (6/2/2018). Usulan kenaikan HPP tersebut diresnpons positif oleh rombongan Komisi IV DPR.

Suratno menyampaikan Permendag tersebut masih mencatat HPP GKP senilai Rp3.700/kg. Nilai HPP tersebut dinilai Suratno hanya menguntungkan orang-orang yang ada di “atas”. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pembelaan terhadap petani.

Ketika harga beras tinggi, kata dia, pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) menggelar operasi pasar (OP). Sebaliknya ketika harga beras jatuh, ungkap dia, Bulog tak melakukan OP.

“HPP Rp3.700/kg itu belum pernah diubah sejak 2015. Kami membuat analisis usaha tani padi. Biaya produksi petani padi itu mencapai Rp32 juta per hektare. Dengan produktivitas 7 ton per hektare maka HPP GKP yang didapat mencapai Rp4.576/kg. Jadi idealnya untuk pembelaan petani HPP itu Rp4.800-Rp5.000/kg,” ujarnya.

Suratno menyampaikan pada awal panen di Januari lalu harga GKP cukup tinggi mencapai Rp5.600/kg. Harga GKP sekarang di tingkat petani, ujar dia, turun menjadi Rp4.700-Rp4.800/kg. Dia memprediksi harga GKP itu akan terus turun pada puncak musim panen pertengahan Februari mendatang, yakni bisa sampai di bawah Rp4.000/kg.

Dia mengungkapkan ketika harga GKP tinggi Bulog tidak berani membeli gabah petani karena patokannya pada HPP Rp3.700/kg. Kalau HPP dinaikkan menjadi minimal Rp4.800/kg, kata dia, Bulog bisa membeli gabah kendati harga di tingkat petani tinggi.

“Yang paling menyedihkan, angka kemiskinan di Sragen itu masuk zona merah di Jawa Tengah, dan penyumbang angka kemiskinan itu dari kalangan petani. Padahal produktivitas berasnya selalu digenjot terus per tahun,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dalam kesempatan itu menyampaikan kunjungan Komisi IV DPR ke daerah itu sebagai bentuk reaksi terhadap persoalan pangan yang muncul di masyarakat. Kunjungan kerja Komisi IV dibagi menjadi tiga tempat, yakni Jateng (Sragen), Jawa Timur, dan Maluku (Kepulauan Aru).

Edhy sepakat dengan keinginan KTNA Sragen yang meminta HPP GKP naik. Ia meminta KTNA menyerahkan hasil analisis usaha taninya sebagai bahan pertimbangan dalam rapat di DPR. Ia menyampaikan pemerintah harus berpikir realistis tidak serta mertah membela petani tetapi juga mempertimbangkan konsumen.

“Semua itu nanti ada hitungannya. Usulan kenaikan HPP dari petani itu sangat realistis karena upah tenaga kerja mahal. Dalam waktu dekat kami akan memanggil Menteri Pertanian dan perwakilan petani untuk membahas rencana kenaikan HPP itu. Kami tinggal mendorong saja,” ujarnya saat ditemui wartawan, Selasa siang.

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…