SOLOPOS.COM - Ilustrasi kompleks perumahan (JIBI/SOLOPOS/Dok)
Rumah vertikal dinilai sebagai solusi kekurangan rumah.
Harianjogja.com, JOGJA–Jumlah rumah di DIY belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan terbanyak datang dari kelas menengah ke bawah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga kesulitan mengakses papan, karena harga tanah yang terus menjulang.
Hunian vertikal dinilai sebagai solusi paling mujarab untuk mengatasi kekurangan yang ada. Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY Birowo mengatakan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Tahun 2016, backlog (kekurangan rumah) kepemilikan di DIY sebanyak 252.753 unit. Sedangkan backlog penghunian sejumlah 88.568 unit.
Ia menjelaskan kepemilikan diartikan sebagai rumah yang dimiliki sendiri. Adapun penghunian adalah rumah yang di sewa dari pihak lain. Sementara jumlah tempat tinggal yang dimiliki pribadi tercatat sebanyak 865.657, rumah sewa sebanyak 157.371, rumah dinas sebanyak 5.009. Artinya total rumah di DIY sebanyak 1.028.037 unit.
“Kekurangan rumah cukup banyak. Saya sering diskusi dengan DPD REI [Real Estate Indonesia] DIY. Setiap tahun mereka bikin rumah sebanyak 2.500 sampai 3.000 unit dengan tipe beragam. Laku terus, tapi tetap kurang karena keluarga muda terus tumbuh,” ucap Birowo saat ditemui di kantornya, Senin (5/2/2018).
Ketua DPD REI DIY Rama Adyaksa Pradipta menyampaikan tahun ini pihaknya berencana membuat rumah sebanyak 3.500 unit. Ia menyatakan, jumlah itu sama sekali belum bisa memenuhi kebutuhan, karena 90% di antaranya diperuntukkan bagi kelas menengah ke atas.
“Sementara yang banyak jumlah kebutuhannya adalah rumah untuk kelas menengah ke bawah. Dan itu belum bisa kami suplai karena keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan,” katanya.
Rama menyatakan jawaban dari masih kurangnya ketersedian rumah adalah dengan membangun hunian vertikal. Jika semua tempat tinggal dibangun dengan konsep rumah tapak semua, lama-kelamaan lahannya tidak akan cukup. Harga tanah pun juga akan terus merangkak naik. Masyarakat akhirnya semakin kesulitan mengakses hunian.