Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah menunjukkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Jombang, Minggu (4/2/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Dhemas Reviyanto)
Senin, 5 Februari 2018 05:30 WIB MG Noviarizal Fernandez/JIBI/Bisnis Hukum Share :

Suap Bupati Jombang Diduga untuk Setoran Pilkada, KPK Berang

KPK memperingatkan agar para calon petahana tak mencoba mencari setoran dari dinas untuk kampanye pilkada seperti Bupati Jombang.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para petahana agar tidak meminta bawahannya menyetorkan uang agar bisa membiayai kampanye politiknya, khususnya jelang Pilkada 2018.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan bahwa dalam kasus suap Bupati Jombang terdapat indikasi kepala daerah petahana berupaya mencari dana untuk membiayai kampanye Pilkada 2018. Upaya itu dilakukan dengan cara menerapkan target setoran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Hentikan dana-dana setoran dari dinas dan ikuti kontestasi politik secara bersih, beretika dan menjauhi politik uang,” paparnya hari ini, Minggu (4/2/2018).

Laode mengatakan Bupati Jombang Nyono Suharli diduga menerima uang dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Inna Sulistyowati sebesar Rp275 juta agar ditetapkan sebagai Kepala Dinas Kesehatan definitif.

“Perinciannya, Rp200 juta diberikan pada Desember 2017 dan Rp75 juta diberikan 1 Februari 2018. dari jumlah itu, Rp50 juta telah digunakan untuk membayar iklan terkait pencalonannya dalam Pilkada 2018,” ujarnya.

Dia melanjutkan uang yang diberikan oleh Inna Sulistyowati diperoleh dari pungutan dana kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 34 pusat kesehatan masyarakat se-Jombang sejak Juni 2017 yang jumlahnya mencapai Rp434 juta.

Adapun dana kapitasi merupakan anggaran yang digelontorkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada FKTP untuk melayani para peserta program jaminan sosial. Setiap tahun setidaknya ada Rp8 triliun yang digelontorkan dan rerata setiap Puskesmas menerima dana kapitas sebesar Rp400 juta untuk setahun.

Menurut Laode, dana-dana tersebut kemudian didistribusikan dengan perincian 1% untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1% untuk Kepala Dinas Kesehatan, serta 5% untuk Bupati Jombang Nyono Suharlo Wihandoko.

Selain dari dana kapitasi, Inna diduga melakkan pungutan liat terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta. Uang sebesar Rp75 juta tersebut yang dia serahkan kepada Bupati Jombang pada 1 Februari 2018.

Lowongan Pekerjaan
Kepala Sekolah KB & TKIT Alhikam Delanggu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Murid Kencing Berlari, Guru (Honorer) Mati Seorang Diri

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/2/2018). Esai ini karya Lardianto Budhi, guru Pendidikan Seni dan Budaya di SMAN 1 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah s.p.pandamdriyo@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Bambang Ekalaya atau sering disebut Palgunadi adalah…