Akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono. (www.teguhyuwonoundip.com). Akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono. (www.teguhyuwonoundip.com).
Senin, 5 Februari 2018 13:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

PILKADA 2018
Akademisi Sarankan Cabut Hak Politik PNS Jika Aturan Terlalu Ketat

Pilkada 2018 disarankan akademisi Undip Semarang tak menerapkan aturan yang fleksibel bagi PNS dalam berpolitik.

Solopos.com, SEMARANG — Pegawai negeri sipil (PNS) mestinya diatur dengan aturan yang yang fleksbel dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Jika aturannya terlalu ketat, Ketua Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono menyarankan hak pilih mereka dicabut saja.

“Kalau dilarang ketat ini-itu dan fobia politik akibat trauma masa lalu, ya dicabut saja hak pilih PNS. Dibuat tidak punya hak pilih, seperti TNI dan Polri,” tutur Teguh Yuwono di Kota Semarang, Jateng, Sabtu (3/2/2018).

Menjawab boleh atau tidaknya PNS menghadiri kampanye pasangan calon kepala daerah, Teguh mengatakan, “Di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak ada larangan bagi PNS menghadiri kampanye untuk mendengarkan program kandidat.”

Asalkan, lanjut Teguh, yang bersangkutan tidak mengenakan alat peraga kampanye, seperti pakaian atau kaus bergambar calon atau partai politik, sehingga mereka tidak melanggar aturan pilkada. “Kenapa begitu? Karena PNS punya hak pilih, dan hak ini dijamin konstitusi,” kata Teguh.

Ia lantas mengingatkan prinsip universal suffrage dalam pemilu dan demokrasi bahwa semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan umum, termasuk PNS.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengeluarkan surat bernomor 8/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Salah satu larangan bagi PNS, sebagaimana isi surat tersebut, adalah menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Kolom

GAGASAN
Pelestarian Seni Tradisi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/2/2018). Esai ini karya Tito Setyo Budi; esais, sastrawan, budayawan, dan ketua Yayasan Sasmita Budaya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Paparan ini saya mulai dari selorohan soal nasi…