SOLOPOS.COM - Sejumlah masalah menghinggapi bisnis perjalanan umrah di Indonesia. Sebagian sudah masuk ke ranah hukum. (Whisnu Paksa/JIBI/Solopos)
Biro umrah pasang harga tak wajar demi menggaet pelanggan.
Harianjogja.com, JOGJA-Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY menerima banyak aduan dari jemaah calon umrah yang gagal berangkat. Mereka sudah menyetor uang Rp14 juta hingga Rp15 juta kepada biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
“Yang melapor baru ada empat orang. Tapi ada seratusan lebih jemaah gagal diberangkatkan. Masih kami investigasi,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag DIY, Noor Hamid, saat dihubungi, Kamis (1/2/2014).
Hamid mengatakan satu pelapor merupakan jemaah yang mendaftar melalui PT Solusi Balad Lumampah (SBL) di Bandung, Jawa Barat. Sementara tiga pelapor lainnya dari Abu Tour di Jalan Magelang Sleman.
Menurut dia, Abu Tour merupakan salah satu PPIU yang berizin dari Kementrian Agama di Jakarta. PPIU tersebut juga melengkapi izin dari Kanwil Kemenag DIY. Sama halnya dengan PT SBL yang memiliki izin. Namun, PPIU tersebut melakukan kesalahan dalam manajemen pembiayaan umrah.
PPIU tersebut menawarkan promosi besar-besaran dengan biaya di bawah standar untuk menggaet jemaah. Biaya yang ditawarkan Rp14 juta sampai Rp15 juta. Sementara standar biaya umrah Rp20 juta Rp21 juta. Menurut Hamid, PPIU itu ternyata mengejar promosi penerbangan. “Tapi ternyata meleset. Jadi ada kesalahan manajemen dengan mematok biaya di bawah standar,” kata Hamid.
Selain itu, Abu Tour, kata Hamid, juga tidak mempertimbangkan dengan adanya kenaikan PPn dari Pemerintah Arab Saudi sebesar Rp5% yang berdampak pada biaya selama di Tanah Suci dan biaya pembuatan paspor.
Saat ini, pihaknya sudah menghentikan sementara operasional Abu Tour. “Sementara tidak boleh merekrut jemaah, dan diwajibkan memberangkatkan jemaah yang sudah terlanjur membayar,” ujar Hamid. Menurut dia, ada lebih dari 100 jemaah Abu Tour yang dijanjikan berangkat tahun lalu, namun hingga tahun ini belum diberangkatkan.