SOLOPOS.COM - Gubernur Jambi Zumi Zola bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)
Gubernur Jambi Zumi Zola kian kencang disebut-sebut terseret dalam pusaran kasus suap RAPBD Jambi.
Solopos.com, JAKARTA — PAN memastikan akan memberikan bantaun hukum kepada Gubernur Jambi Zumi Zola yang kini telah dicegah ke luar negeri oleh KPK terkait kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
“PAN pasti akan memberikan bantuan hukum untuk kader yang menghadapi kasus hukum,” kata Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Kamis (1/2/2018).
Tapi, menurut Ketua MPR itu, PAN belum akan mengambil tindakan tegas seperti pemecatan karena proses hukumnya di KPK masih sedang berjalan.
“PAN memiliki pakta integritas. Jika ada kader yang menjadi terdakwa, maka harus mundur atau langsung dipecat. Itu sudah pasti. Tapi, kita hormati sajalah sesuai proses hukum,” ujarnya.
Zulkifli menduga kasus yang terjadi terkait persetujuan anggaran tersebut merupakan praktik yang lazim terjadi di beberapa daerah. “Di Lampung, bupati juga begitu. Di mana-mana ketok palu untuk RAPBD. Mungkin karena memasuki tahun politik atau DPR-nya mau maju lagi dan lain-lain,” katanya singkat.
Sebelumnya, KPK mencegah Zumi Zola ke luar negeri setelah komisi itu melakukan pengembangan kasus yang sebelumnya terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK sudah menetapkan empat tersangka sebelumnya. Draf sprindik untuk Zumi Zola sudah diajukan kepada pimpinan sejak pekan lalu.
Diduga, ada suap dari pihak pemerintah Provinsi Jambi kepada pihak DPRD agar pembahasan RAPBD bisa berjalan lancar. Berdasarkan pengembangan penyidikan, diduga ada pihak lain yang terlibat kasus tersebut. Hal tersebut yang kemudian mendasari dilakukannya penyelidikan.