Kamis, 1 Februari 2018 11:55 WIB I Ketut Sawitra Mustika/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

Pemerintah Daerah Mestinya Kreatif Manfaatkan Dana di Luar APBN dan APBD

Pemerintah daerah selama ini dinilai hanya berlaku administratif

Solopos.com, JOGJA–Pemerintah daerah selama ini dinilai hanya berlaku administratif, dengan hanya mengandalkan dana pusat, tanpa ada upaya untuk melakukan pinjaman untuk mengakselerasi pembangunan. Bahkan, dana yang diberikan pusat kadang tidak habis.

“Sebagian pemda pada administrasif, dapat dana dari pusat, itupun tidak habis. Boro boro melakukan upaya pinjaman, padahal pinjaman adalah upaya akselerasi,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat memberi sambutan di Musrenbang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 di Grand Inna Malioboro, Rabu (31/1/2018).

Ia mengatakan, telah menciptakan instrument obligasi daerah, tapi hingga saat ini hal tersebut belum pernah digunakan oleh pemda. “Belum ada pecah telur. Belum ada pemda yang mengakselerasi melalui obligasi daerah.”

Lebih lanjut Mardiasmo menerangkan, pemda perlu merubah paradigma. Ia mengatakan untuk membuat program dan pembangunan lebih efektif, tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD. Sebab APBN hanya sebagai pemacu.

Ia menyatakan untuk mencapai kemajuan, tidak bisa hanya mengandalkan input APBN dan APBD, tapi harus ada output dan impact. Mardiasmo mengungkapkan ada mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan CSR BUMN.

“Saya ingin membuka pemikiraan bersama, ini saatnya kolaborasi dan sinergi. Tidak cukup hanya bekerja. Semua memang sudah bekerja, tapi belum bekerja sama. Sama-sama bekerja tapi belum memikirkan kerja sama,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan, dana APBN yang masuk ke daerah terbatas pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia menyatakan dana paling banyak memang berasal dari APBD.

“Uang yang sedikit itu harus sharing dengan kabupaten dan kota, karena kalau APBD seluruh Pemda DIY dan Kabupaten/kota digabung, kemungkinan besarannya tidak lebih dari Rp17 triliun. Sinergitas harus dilakukan, supaya tidak double,” ucapnya.

Kolom

GAGASAN
Pelestarian Seni Tradisi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/2/2018). Esai ini karya Tito Setyo Budi; esais, sastrawan, budayawan, dan ketua Yayasan Sasmita Budaya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Paparan ini saya mulai dari selorohan soal nasi…