Inilah Kampus Penyumbang Alumni Terbanyak di Pilkada 2018

Ada sejumlah kampus penyumbang alumni terbanyak yang berlaga di Pilkada 2018.

Solopos.com, JAKARTA — Syarat minimal pendidikan bagi para kontestan pemilihan umum acap kali menjadi objek perdebatan saat penyusunan undang-undang di parleman.

Polemik biasanya berkisar pada pertanyaan apakah seorang calon presiden, kepala daerah, maupun anggota lembaga legislatif harus berpendidikan sarjana atau cukup sekolah menengah atas. Terkadang, motivasi utama perdebatan itu bukan karena alasan kapasitas keilmuan melainkan berbau upaya jegal-menjegal.

Begitu pula ketika penyusuan UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang telah diubah beberapa kali. Namun, para politikus Senayan sepakat bahwa kepala daerah cukup berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat mengikuti syarat pencalonan presiden.

Begitu pula ketika penyusuan UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang telah diubah beberapa kali. Namun, para politikus Senayan sepakat bahwa kepala daerah cukup berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat mengikuti syarat pencalonan presiden.

Meski begitu, mayoritas bakal calon kepala daerah berpendidikan minimal diploma 3 (D3) dan strata 1 (S1). Dari 114 bakal calon gubernur dan wakil gubernur—dari 57 pasangan—yang mendaftar di 17 Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, hanya 3 orang yang berpendidikan SMA atau sederajat.

Kampus Terbanyak

Total terdapat 9 lulusan S1 Unhas yang mayoritas mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara itu, ada 6 alumni Akmil terkonsentrasi di Sumatra Utara dan Jawa Barat.

Setelah Unhas dan Akmil, posisi berikutnya adalah Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak dengan menelurkan 5 alumni. Uniknya, seluruh lulusan kampus itu berlaga di Kalimantan Barat.

Salah satu fakta menarik lainnya adalah jumlah lulusan kampus asing tahun ini berjumlah 6 orang. Mereka ada yang bersekolah di Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan.

Bisnis/JIBI baru mengumpulkan 107 calon gubernur dan wakil gubernur berpendikan minimal S1/D4 atau lulusan Akmil serta Akademi Kepolisian. Sisanya tidak dimasukkan karena sang kandidat memang berpendidikan SMA dan sebagian lagi tidak disertakan lantaran masih ada persoalan mengenai validitas ijazah.

KPU memang tengah memverifikasi keaslian dokumen pendaftaran para kandidat. Meskipun syarat pencalonan kepala daerah hanya SMA, tetapi pasangan bakal calon kepala daerah bisa didiskualifikasi jika terbukti memalsukan ijazah pendidikan tinggi. Pasalnya, kandidat seperti itu berpotensi terjerat tindak pidana pemalsuan dokumen.

Berikut daftar kampus para bakal calon kepala daerah:

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif