SOLOPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbincang dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)2017-2022 di Jogja, Rabu (31/01/2018). (Desi Suryanto /JIBI/Harian Jogja)
Pembangunan manusia dan peningkatan ekonomi menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Harianjogja.com, JOGJA–Dalam masa kepemimpinan Sri Sultan HB X hingga 2022 nanti, Pemda DIY fokus pada delapan isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan, seperti meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia, memperbaiki derajat ekonomi masyarakat, menurunkan kesenjangan ekonomi antarwilayah dan membuat capaian sasaran keistimewaan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto saat memaparkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 di Grand Inna Malioboro, Rabu (31/1/2018).
Tavip menjabarkan isu yang diprioritaskan merupakan cerminan dari kondisi yang berkembang di DIY; rasio gini yang tinggi (0,440), ketimpangan antardaerah sebesar 0,4461 per 2016 (ada peningkatan dari 2012, yang tercatat 0,4738), angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional (12,36) dan kecenderungan meningkatknya jumlah penganggur terdidik, yang pada Agustus 2016, proporsinya mencapai 68% dari jumlah penganggur.
SDM terdidik, sambungnya, merupakan aset pembanguan utama yang dimiliki DIY, tapi jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Untuk meningkatkan derajat kualitas SDM, DIY telah merancang Program Peningkatan Aksesbilitas dan kualitas pendidikan. Indikatornya adalah presentase partisipasi pemuda dalam pendidikan kepemudaan, presentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter serta harapan lama sekolah.
Namun, sebenarnya Indeks Pembangunan Manusia DIY terhitung bagus di Indonesia. Pada 2016, IPM DIY sebesar 78,38. Hanya kalah dari DKI Jakarta yang bercokol di posisi pertama sebagai provinsi dengan IPM terbaik. Tingginya IPM nyatanya tidak sejalan dengan rasio gini dan angka kemiskinan. “Itu merupakan anomali, karena IPM kita tinggi,” ucap Tavip.
Sedangkan untuk memangkas kesenjangan ekonomi, Tavip menyebut, sesuai dengan visi Sri Sultan HB X, nantinya Pemda DIY akan menjalankan yang namanya model perjumpaan silang ekonomi. Di mana pengusaha yang kuat membina mereka yang punya kapital terbatas. Konsepnya antara yang kaya dan miskin tidak diadu, karena yang lemah pasti kalah, tapi lebih kepada arah sinergi.
Lebih lanjut ia menerangkan, untuk ketimpangan wilayah, utamanya Kulonprogo dengan Sleman dan Kota Jogja besar kemungkinan akan tergerus ketika bandara baru sudah mulai beroperasi. “Tapi pertanyaanya bagaimana dengan Gunungkidul, apakah dengan pengembangan kebudayaan atau bagaimana? Karena kebetulan DIY menyandang Keistimewaan,” ucap Tavip.
Dalam kesempatan itu, Tavip juga menyatakan dalam lima tahun ke depan akan ada ukuran capaian dari dana keistimewaan, sebab selama ini banyak yang mempertanyakan efektifitas dana tersebut. “Spirit ke depan, danais semakin terukur,” ucapnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, DIY saat ini posisinya sudah take off, tinggal bagaimana mendorongnya agar menjadi lebih baik lagi. Untuk DIY, ia mengatakan utamanya yang harus dilakukan adalah optimalisasi potensi daerah, keanekaragaman daerah dan penyesuaian alokasi antara pembangunan Pusat dengan daerah.
Ia mengungkapkan, arahan Presiden Joko Widodo sudah cukup jelas, yakni bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah, baik di tingkat Pusat dan daerah, agar semakin efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat (tujuan) otonomi daerah. “Dalam konteks ini, saya kira DIY dan kabupaten serta kotanya punya kelebihan masing-masing dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Ke depan harus dibangun konektivitas dengan daerah sekitarnya, seperti Klaten dan lain-lain,” ujarnya.