SOLOPOS.COM - Demo PKL Taman KB di Balai Kota Semarang, Senin (29/1/2018), dituding Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, ditunggangi kelompok lain. (Imam Yuda S./JIBI/Semarangpos.com)
Penataan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan Pemkot Semarang di sekitar Taman KB.
Semarangpos.com, SEMARANG – Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman KB Bersatu mendesak Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada para pedagang di kawasan itu. Hal itu menyusul pernyataan wali kota yang akrab disapa Hendi itu terkait demo yang dilakukan PKL Taman KB di depan Balai Kota Semarang, Senin (29/1/2018).
Dalam pernyataannya, Hendi menduga demo yang dilakukan PKL Taman KB itu tidaklah murni. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berprasangka ada kelompok-kelompok tertentu yang memengaruhi para PKL Taman KB sehingga melakukan demo yang akan menghambat pembangunan Taman Indonesia Kaya.
[Baca juga Emoh Hadapi Demo, Wali Kota Tuding PKL Taman KB Ditunggangi]
[Baca juga Emoh Hadapi Demo, Wali Kota Tuding PKL Taman KB Ditunggangi]
“Kami selaku Solidaritas Paguyuban Taman KB Bersatu tidak terima dengan pernyataan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Apa yang dilakukan PKL Taman KB itu [berdemo di Balai Kota] murni karena belum adanya sosialisasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang terkait relokasi yang jelas,” ujar perwakilan LBH Semarang selaku yayasan bantuan hukum yang bekerja sama dengan Paguyuban PKL Taman KB Bersatu, Irnawati, dalam keterangan resmi kepada Semarangpos.com, Selasa (30/1/2018).
Irna menyebutkan sebelum demo diadakan, Kepada Disdag Kota Semarang, Fajar Purwoto, hanya menyampaikan kepada PKL tawaran tempat usaha sementara yang belum jelas spesifikasinya dan belum ada jaminan relokasi yang layak untuk PKL setelah Taman KB berubah menjadi Taman Indonesia Kaya.
[Baca juga PKL Taman KB Serbu Balai Kota, Ada Apakah?]
Irna menambahkan sebelum menggelar aksi demo, Paguyuban PKL Taman KB Bersatu juga telah mengajukan permintaan audensi dengan Hendi. Nyatanya, permintaan itu tidak pernah ditanggapi hingga mereka akhirmya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Semarang.
“Kami mengimbau Wali Kota Semarang sebelum mengeluarkan pernyataan untuk kembali mengecek kebenaran informasi yang diterima dari pejabat di lingkungannya. Kami juga meminta Pak Hendi untuk mau turun langsung ke lapangan guna berkomunikasi dan melihat kondisi PKL. Oleh karena itu, kami minta Wali Kota Semarang berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak benar mengenai apa yang tengah diperjuangkan PKL Taman KB,” beber Irna.
[Baca juga Selter Dibongkar Awal Februari 2018, PKL Taman KB Diultimatum]
Diberitakan Kantor Berita Antara, Senin (29/1/2018) lalu, Wali Kota Hendrar Prihadi menebar spekulasi bahwa demo PKL Taman KB di Balai Kota Semarang ditunggangi pihak yang tidak bertanggung jawab. “Untuk kawan-kawan PKL Taman KB, saya cuma menyarankan begini, ‘Kayaknya kok ada yang tunggangi ya? Wong sudah dikomunikasikan sama Dinas Perdagangan, termasuk Bu Wakil Wali Kota,” katanya di Kota Semarang, Jateng.
Pernyataan Wali Kota Hendrar Prihadi itu jelas bertentangan dengan catatan Kantor Berita Antara yang dipublikasikan Kamis (25/1/2018). Berita Antara menyebutkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto hingga Kamis itu mengaku pihaknya belum menemukan lahan relokasi yang memungkinkan untuk para PKL Taman KB.
Dijelaskannya Fajar pula dalam kesempatan itu, PKL Taman KB atau Taman Menteri Supeno menginginkan tempat relokasi yang tidak jauh dari lokasi lama. Padahal, imbuh dia, di sekitar Taman KB tidak ada lahan kosong milik Pemerintah Kota Semarang yang bisa dipergunakan.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya