Pedagang Pasar Pengging, Banyudono, Boyolali, memasang spanduk di pasar setempat berisi penolakan relokasi pasar ke kawasan cagar budaya Pipo Desa Dukuh, Banyudono, Minggu (28/1/2018). (Akhmad Ludiyanto/JIBI/SOLOPOS) Pedagang Pasar Pengging, Banyudono, Boyolali, memasang spanduk di pasar setempat berisi penolakan relokasi pasar ke kawasan cagar budaya Pipo Desa Dukuh, Banyudono, Minggu (28/1/2018). (Akhmad Ludiyanto/JIBI/SOLOPOS)
Selasa, 30 Januari 2018 23:15 WIB Akhmad Ludiyanto/JIBI/Solopos Boyolali Share :

Tolak Relokasi ke Pipo, Pedagang Pasar Pengging Sambat ke DPRD Boyolali

Para pedagang Pasar Pengging, Boyolali, mendatangi DPRD untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi ke Pipo.

Solopos.com, BOYOLALI — Pedagang Pasar Pengging, Banyudono, Boyolali, kembali menyampaikan penolakan atas rencana relokasi pasar ke kawasan cagar budaya Pipo di Desa Dukuh, Banyudono. Mereka menilai lahan relokasi tersebut terlalu jauh dari keramaian kawasan wisata Pengging.

Sebelumnya, pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang Pasar Pengging menyampaikan penolakan relokasi ke Pipo melalui spanduk di depan pasar yang mereka pasang setelah mereka pertemuan internal pedagang, Minggu (28/1/2018).

Kali ini penolakan tersebut disampaikan pedagang kepada wakil rakyat di gedung DPRD Boyolali, Selasa (30/1/2018). Ketua paguyuban pedagang Pasar Pengging, Yudha Prangkasa, mengatakan, audiensi tersebut untuk menyampaikan aspirasi pedagang yang selama ini dinilai tidak terakomodasi dalam rencana relokasi/penataan kawasan wisata Pengging tersebut.

“Kami bukan bermaksud demo atau melakukan kegiatan anarkistis. Kami pedagang Pasar Pengging ingin menyampaikan aspirasi bahwa relokasi hendaknya tetap di dekat keramaian kawasan wisata Pengging,” ujarnya kepada wartawan seusai acara.

Menurutnya, rencana lokasi pasar baru yang terlalu jauh dari keramaian bisa menyebabkan mereka kesulitan mencari nafkah. “Kami jangan dipinggirkan, jangan jauh dari keramaian sehingga kami tidak bisa makan lagi di pasar. Saat ini ada 1.300-an pedagang atau sekitar 5.000 jiwa yang bergantung pada pasar,” imbuhnya.

Baca:

Jauh dari Kawasan Wisata, Pedagang Pasar Pengging Tolak Relokasi ke Pipo

Pemkab Boyolali Klaim Pipo Paling Memungkinkan untuk Relokasi Pasar Pengging

Yudha juga menegaskan dalam perjuangan pedagang itu tidak ditunggangi kepentingan politik apa pun. “Kami tidak ditumpangi siapa pun, termasuk kepentingan politik. Kami murni ingin memperjuangkan nasib kami. Kalau ada yang mau menumpangi kami usir,” tegasnya.

Dia menambahkan kawasan wisata Pengging disangga keberadaan empat ikon besar yakni pasar, makam Yosodipuro, wisata air, dan Masjid Ciptomulyo. Semuanya menyatu dan tidak boleh dipisah.

Sementara itu, wakil ketua paguyuban Pasar Pengging Totok Sudaryanto menyatakan kekecewaan terhadap Pemkab yang dinilai tidak melibatkan pedagang sejak awal. “Itulah. Dari awal ada di bentuk tim kajian untuk menentukan lokasi tanpa melibatkan unsur pelaku pasar. Sementara pelaku pasar mayoritas keberatan jika lokasinya [pasar baru] terlalu jauh dengan berbagai alasan dan tinjauan,” ujarnya kepada Solopos.com, Senin (29/1/2018).

Totok menegaskan kembali pedagang tidak menolak relokasi. Pedagang hanya meminta lokasi pasar baru tidak terlalu jauh dari pasar lama. Ketua DPRD Boyolali S. Paryanto saat menanggapi aspirasi pedagang menyatakan akan menyampaikannya kepada eksekutif.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada bupati [Bupati Boyolali Seno Samodro]. Kami akan duduk bersama. Nanti mungkin kami yang ke sana [menemu pedagang] atau mereka yang kami undang kembali ke sini [DPRD],” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Boyolali, Suyitno, mengatakan kawasan cagar budaya Pipo menjadi lokasi yang paling memungkinkan sebagai baru Pasar Pengging. Menurutnya, kawasan di timur cagar budaya Pipo memiliki lahan yang sesuai dengan kebutuhan pasar baru yakni seluas sekitar 2,5 hektare (ha).

“Luasan yang memenuhi syarat ya di situ [timur cagar budaya Pipo]. Kalau di sebelah timur pasar [dekat pasar] kan lahannya [kas desa] tidak cukup dan banyak lahan milik warga sehingga biaya ganti rugi akan sangat besar,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com, Senin.

Selain itu, proses relokasi ini juga sudah berlangsung lama dengan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan kering. “RTRW [rencana tata ruang wilayah]-nya juga sudah diubah,” imbuhnya.

 

Kolom

GAGASAN
Pelestarian Seni Tradisi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/2/2018). Esai ini karya Tito Setyo Budi; esais, sastrawan, budayawan, dan ketua Yayasan Sasmita Budaya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Paparan ini saya mulai dari selorohan soal nasi…