SOLOPOS.COM - Sejumlah anak diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kabupaten Kulonprogo pada operasi penertiban anak jalanan di depan Terminal Wates, Kulonprogo, Senin (15/8/2016). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Rancangan Peraturan Daerah terkait Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan ditargetkan selesai tahun ini
Harianjogja.com, SLEMAN– Rancangan Peraturan Daerah terkait Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan ditargetkan selesai tahun ini. Pemkab diminta menyiapkan perangkat pendukung jika perda tersebut diterapkan.
Ketua Komisi A DPRD Sleman Nuryanta mengatakan, saat ini Pansus terkait Raperda Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sedang melakukan konsultasi dengan Pemda DIY terkait pembahasan raperda tersebut.
“Awalnya Raperda Penanganan Anak Jalanan, kemudian diubah menjadi Raperda Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan,” katanya kepada Harianjogja.com, Kamis (25/1/2018).
Perubahan tersebut salah satu masukan yang diberikan oleh Pemda DIY. Keberadaan Raperda tersebut, selain menangani masalah anak di jalanan juga bertujuan untuk mendukung status Sleman sebagai kota layak anak (KLA).
“Sebelum Raperda ini disahkan, alangkah baiknya jika Pemkab menyiapkan infrastrukturnya,” usul politisi PPP ini.
Pansus sendiri, kata Nuryanta, juga menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut tahun ini. Dia meminta agar Pemkab juga menyiapkan perangkat pendukung terkait raperda tersebut.
Misalnya, kesediaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan identitas pada anak. “Bagaimana kesiapan Disdukcapil memberikan identitas bagi anak-anak itu?” ujarnya.
Hal lainnya, masalah kesiapan Dinas Sosial menampung atau melakukan pembinaan anak-anak tersebut. Apakah juga bisa melibatkan panti-panti sosial yang ada di Sleman atau cukup ditampung di tempat rehabilitasi anak milik Dinas Sosial Provinsi. Pansus akan segera berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk implementasi perda tersebut.
“Termasuk juga dinas kesehatan, kesiapan mereka menangani kesehatan anak-anak yang hidup di jalan. Makanya perlu dibentuk tim perlindungan anak untuk menangani masalah ini,” ujarnya.
Selama ini, Pemkab tidak bisa berbuat banyak menangani anak-anak di jalanan karena tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Jika Raperda terkait disahkan, maka Pemkab bisa melahirkan kebijakan tertentu. “Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi anak yang hidup di jalanan,” harapnya.