Jogja
Selasa, 23 Januari 2018 - 06:40 WIB

Masih Ada Ibu Hamil yang Meninggal di Kota Jogja

Redaksi Solopos.com  /  Bhekti Suryani  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi ibu hamil (Dailymail.co.uk)

Setahun, empat ibu hamil meninggal dunia.

Harianjogja.com, JOGJA–Dinas Kesehatan Kota Jogja mencatat masih adanya ibu hamil yang meninggal dunia di Jogja. Terdapat empat ibu hamil yang meninggal dunia selama 2017, dua orang di antaranya karena kehamilan yang tidak diinginkan.

Advertisement

Pada 2016, jumlah ibu hamil yang meninggal juga berjumlah empat orang. “Untuk mengantisipasi kejadian serupa, kami sudah petakan ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi di semua wilayah,” ucap Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jogja, Agus Sudrajat, Senin (22/1/2018).

Agus tidak hafal berapa jumlah ibu hamil yang memiliki risiko tinggi di Jogja. Ia menyatakan risiko ibu hamil yang dimaksud seorang ibu memiliki riwayat penyakit jantung dan darah tinggi, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi tersebut perlu mendapat pengawasan ketat.

Pihaknya sudah memiliki sistem rujukan yang jelas di semua wilayah. Rujukan tersebut sudah tersosialisasikan oleh masing-masing puskesmas kepada masyarakat. Jadi, kata dia, ibu hamil yang berisiko tidak lagi dipusingkan harus lahir di mana karena sudah memiliki rujukan yang jelas.

Advertisement

Tidak hanya rujukan, Agus berujar, mobil layanan kegawatdaruratan atau Yogyakarta Emeregency Services (YES) 118 atau Publik Safety Center (PSC) 119 milik Pemerintah Kota Jogja siap siaga mengantarkan ibu hamil secara gratis. Agus menambahkan, pemantauan ibu hamil berisiko juga dilkukan oleh kader kesehatan yang ada di tiap RW.

Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto menilai masih tingginya angka kematian balita dan ibu hamil menunjukkan selama ini gerakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang didengungkan Dinas Kesehatan belum maksimal. Ia meminta Dinas Kesehatan bisa menggerakkan semua puskesmas untuk mengedukasi masyarakat terkait kesehatan lingkungan.

“Kami minta Dinkes supaya mengaktifkan dokter dan petugas kesehatan untuk melakukan gerakan sambang warga rutin setiap sebulan sekali,” kata Fokki.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif