SOLOPOS.COM - Kehidupan pengungsi Rohingya di pengungsian Cox's Bazar, Kutupalong, Bangladesh (JIBI/Reuters/Mohammad Ponir Hossain)
Pemerintah Bangladesh menunda pemulangan warga Rohingya ke Myanmar.
Solopos.com, DHAKA – Pemerintah Bangladesh menunda proses pemulangan alias repatriasi pengungsi Rohingya ke Rakhine, Myanmar. Penundaan ini terjadi lantaran pemerintah belum selesai melakukan pendataan terhadap warga Rohingya.
“Ada banyak hal yang masih harus dikerjakan. Kami belum menyelesaikan daftar nama orang yang harus dipulangkan. Selain itu, tempat penampungan sementara juga belum selesai dibangun,” ungkap Ketua Komisi Rehabilitasi dan Pengungsi Bangladesh, Abu Kalam, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (23/1/2018).
Penolakan warga Rohingya yang hendak didata menjadi salah satu kendala bagi pemerintah Bangladesh. Mereka mengatakan, sejumlah pengungsi Rohingya enggan dimasukkan dalam daftar yang hendak dipulangkan ke Bangladesh. Pasalnya, warga Rohingya masih trauma dan sangat khawatir tentang keselamatan mereka. Baca juga: Myanmar Siapkan Hunian Baru di Rakhine untuk Warga Rohingya
Dikutip dari BBC, pengungsi Rohingya meminta diberi status kewarganegaraan Myanmar dan jaminan keamanan sebelum dipulangkan ke kampung halaman di Rakhine. Sebab, selama ini pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warganya dan menganggap mereka imigran gelap dari Bangladesh.
Padahal, pemerintah Myanmar telah setuju menerima kembali pengungsi Rohingya. Mereka berencana memulai proses pemulangan pada hari ini. Namun, rencana itu harus ditunda karena adanya kendala teknis. Keseriusan pemerintah Myanmar dibuktikan dengan percepatan pembangunan fasilitas yang dibutuhkan ratusan ribu pengungsi Rohingya. Baca juga: Militer Myanmar Akui Terlibat Pembunuhan Warga Rohingya
Seperti diketahui, warga Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh karena mendapat perlakuan semena-mena dari pihak militer Myanmar. Menurut pengakuan mereka, tentara Myanmar melakukan beragam kekerasan yang tidak manusiawi sejak Agustus 2017 lalu. Bahkan, sejumlah lembaga sosial dunia menilai tindakan ini termasuk dalam kategori pembersihan etnis yang sangat kejam.