SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Cash Management System (CMS) diluncurkan oleh Pemkab Bantul
Harianjogja.com, BANTUL—Cash Management System (CMS) yang diluncurkan oleh Pemkab Bantul diharapkan mampu mengatasi kendala yang selama dihadapi para bendahara OPD dalam melaksanakan transaksi non tunai.
Pasalnya sejak diluncurkan pada September 2017 lalu, Pemkab Bantul masih menggunakan metode transaksi manual.
Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Dian Mutiara mengatakan selama menggunakan sistem manual, bendahara OPD datang langsung ke bank untuk melakukan transaksi, ada beberapa kendala yang dihadapi.
Di antaranya bendahara cukup kesulitan dengan proses pemindahbukuan yang harus dilakukan saat mentransfer dana ke rekening tujuan lewat bank. Akibatnya seringkali terjadi penumpukan antrean sehingga proses transfer dana menjadi tertunda.
Oleh sebab itu, menurut Dian, CMS sangat diperlukan sebagai alat mempermudah transaksi non tunai. Dengan CMS, bendahara dapat melakukan transfer dana melalui PC/laptop masing-masing.
“CMS ini seperti internet banking kalau di individu,” katanya ditemui dalam acara Launching CMS dan Penandatanganan Pakta Integritas, Senin (22/1/2018).
Namun demikian, dalam menggunakan CMS ada beberapa tahapan pemeriksaan yang harus dilalui bendahara. Akan diterapkan sistem maker, checker, dan approval. Dian menjelaskan, bendahara OPD akan berperan sebagai maker yang melakukan tahapan transaksi awal.
Namun transaksi tersebut baru akan diproses setelah dicek kembali oleh checker dan disetujui oleh approval. Sistem berjenjang ini menurutnya bertujuan untuk menghindari kesalahan yang mungkin dapat terjadi saat memasukkan data transfer.
Dian menambahkan melalui CMS, transaksi dapat dilakukan secara real time. Sehingga kemungkinan rekayasa dan manipulasi data dapat dicegah.
“Setelah ini akan ada bimtek untuk penggunaan CMS. Penerapannya akan dilakukan bertahap,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bantul menjadi salah satu pilot project sistem transaksi non tunai nasional di wilayah DIY.