Ilustrasi moda transportasi berbasis aplikasi alias angkutan online. (gmanetwork.com) Ilustrasi moda transportasi berbasis aplikasi alias angkutan online. (gmanetwork.com)
Senin, 22 Januari 2018 22:35 WIB Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos Solo Share :

Jelang Pemberlakuan Permenhub, Forum Taksi Jateng Minta 7 Hal Ini Ke Gubernur Ganjar

Forum Taksi Jateng mengajukan 7 permintaan kepada Gubernur Jateng soal taksi online jelang pemberlakuan Permenhub.

Solopos.com, SOLO — Forum Taksi Jawa Tengah (Jateng) meminta tujuh hal kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seiring diberlakukannya kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ketua Forum Taksi Jateng, Meddy Sulistyanto, menceritakan pada Jumat (19/1/2018) lalu, Forum Taksi Jeteng telah mengirim surat kepada Gubernur Jateng. Lewat surat tersebut, Forum Taksi Jateng ingin menyampaikan permohonan kepada Gubernur agar mulai mempersiapkan petugas untuk mengawasi dan menindak secara sunggung-sungguh sesuai Permenhub No. 108/2017.

Forum Taksi Jateng mengingatkan masa sosialisasi Permenhub No. 108/2017 dan pengurusan izin operasional taksi online bakal berakhir pada 31 Januari. Aturan Permehub No. 108/2017 bakal mulai berlaku 1 Februari 2018.

“Kami menuntut adanya pengawasan dan penindakan oleh petugas guna mewujudkan kesetaraan dalam berusaha. Salah satu hal yang mesti diperhatikan dalam penerapan Permenhub adalah taksi reguler maupun taksi online sama-sama harus memiliki perizinan secara legal atau resmi,” kata Meddy saat berbincang dengan Solopos.com di Solo, Senin (22/1/2018).

Meddy yang merupakan Direktur PT Sekar Gelora Taksi Solo tersebut mengutarakan ada enam hal lain yang dimohonkan Forum Taksi Jateng kepada Gubernur. Pertama, Forum Taksi Jateng meminta kepada Gubernur untuk mengawasi pelaksanaan kuota taksi di Jateng yang sudah disepakati bersama.

Kedua, Pemprov Jateng diminta memperhatikan batas waktu pengajuan penambahan kuota taksi yang beroperasi. Ketiga, Pemprov mesti mendesak pemilik atau pengelola aplikasi pemesanan taksi online untuk segera menyerahkan dashboard ke pihak berwenang.

“Yang penting bagi kami terjadi persaingan usaha yang sehat. Jalur regulasi sudah diatur sedemikian rupa. Semestinya siapa pun baik taksi reguler maupun taksi online bisa bersaing sesuai regulasi. Kawan-kawan taksi online ini waktunya tinggal 10 hari. Kami mengingatkan saja kepada pihak berwenang agar segera menyosialisasikan lagi Permenhub kepada kawan-kawan online untuk mengikuti aturan,” jelas Meddy.

Sedangkan usulan keempat Forum Taksi Jateng ke Gubernur, yakni dibuatkan stiker tanda taksi online untuk masing-masing wilayah kabupaten atau kota dan bernomor urut. Hal itu disusulkan untuk mempermudah petugas melakukan pengawasan terhadap pengemudi taksi online.

Kelima, Forum Taksi Jateng meminta Pemprov membuat Kartu Pengawasan (KPS) terbatas pada masing-masing wilayah kabupaten atau kota. Terakhir, Forum Taksi Jateng meminta Pemprov melarang aplikasi bekerja sama dengan pihak yang berpotensi merusak netralitas dalam berusaha, misalnya Induk Koperasi Kepolisian (Inkopol) dan Primer Koperasi Polri (Primkoppol).

“Kuota taksi online di Soloraya sudah banyak. Ada kompromi yang awalnya 100 unit kini sudah ditetapkan jadi 200 unit agar taksi online bisa masuk. Yang baru menjadi isu sekarang ini ada pengajuan penambahan kuota lagi dari angkutan pelat hitam yang tergabung dengan badan usaha yang berasosiasi dengan kepolisian. Kami minta Pempov bisa menjaga netralitas,” ujar Meddy.

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU REJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Visi Pedagogis Daoed Joesoef

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (27/01/2018). Esai ini karya M. Fauzi Sukri, penulis buku Guru dan Berguru (2015) dan Pembaca Serakah (2017). Alamat e-mail penulis adalah fauzi_sukri@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO–Indonesia, khususnya dunia pendidikan, kehilangan sosok pemikir pedagogis tangguh yang…