SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat)
Lelang gagal, DAK untuk bantuan kapal hangus.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Kegagalan melakukan pengadaan kapal di 2017 tidak hanya berdampak terhadap rencana bantuan kepada nelayan. Namun, hal tersebut juga membuat anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp470 juta hangus karena tidak bisa dicairkan.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan anggaran pembuatan kapal dari DAK tidak bisa dicairkan. Hal ini terjadi karena Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul gagal melakukan lelang untuk pengadaan. “Berhubung gagal maka dananya sebesar Rp470 juta tidak bisa cair,” kata Putro kepada wartawan, Minggu (21/1/2018).
Dia menjelaskan, proses pencairan DAK sejak 2016 lebih sulit ketimbang pencairan di tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, lanjut Putro, untuk pencairan dari Pusat, pemkab harus bisa menunjukkan bukti adanya pemenang lelang untuk kegiatan yang akan didanai. “Tanpa bukti itu, maka DAK tidak bisa dicairkan. Kondisi inilah yang terjadi pada pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan, karena gagal terlaksana, maka dananya tidak bisa cair,” ungkapnya.
Putro menjelaskan, kebijakan pengetatan pencairan DAK dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik sehingga tidak ada proyek yang gagal, meski anggaran sudah turun. Konsekuensi dari kegagalan pengadaan itu membuat alokasi anggaran menjadi hangus. “Kalau kegiatannya masih bisa diajukan lagi, tapi untuk pelaksanaan kemungkinan baru terealisasi di 2019,” tutur mantan Kepala Bidang Anggaran ini.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidu Khairudin mengatakan, tahun lalu lembaganya mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp470 juta untuk pembuatan lima kapal nelayan. Namun demikian, pengadaan tersebut gagal terlaksana karena masalah teknis sehingga lelang yang dilakukan mengalami kegagalan. Kondisi ini pun berdampak terhadap rencana pemberian bantuan kapal ke nelayan batal. “Tidak jadi karena lelangnya saja sudah gagal,” kata Khairudin.
Menurut dia, adanya kegagalan lelang membuat anggaran yang dialokasikan oleh Pusat tak jadi dicairkan. “Sampai sekarang anggarannya masih di kementerian karena kami [dinas kelautan dan perikanan] belum sempat mencairkan,” ungkapnya.