SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (tengah), memberikan keterangan pers saat penutupan Rapimnas I Partai Hanura di Kuta, Bali, Sabtu (5/8/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Wira Suryantala)
Ketua Umum Hanura menuding ada yang ingin partainya gagal lolos verifikasi faktual untuk Pemilu 2019.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan ada pihak yang menginginkan Partai Hanura tidak lolos verifikasi faktual sehingga gagal mengikuti Pemilu 2019.
Pernyataan itu disampaikan OSO di depan 17 Pendiri Partai Hanura yang datang mewakili 65 orang pendiri untuk menyampaikan sikap politik mereka, Minggu (21/1/2017). Pada kesempatan itu 65 dari 114 pendiri partai menyampaikan pernyataan politik mereka mendukung kepemimpinan OSO dengan mendatangani pernyataan tertulis.
Dalam daftar pendiri partai itu tidak terdapat nama Sekjen Hanura yang sudah dipecat, Syarifudin Sudding, dan anggota DPR Dossy Iskandar yang diklaim sebagai pendiri partai. Beberapa nama dalam daftar pendiri partai tersebut adalah Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Iing Solihin Fuad Bawazier, Budi Santoso, Soebagyo HS serta Khairudin Ismail, dan Samuel Koto.
Menurut OSO, selain ada pihak yang ingin meghancurkan partai, ada pula yang mengklaim sebagai pendiri. Padahal, mereka orang baru di partai dan mencoba membohongi Dewan Pembina dan kader partai.
“Jangan ada orang yang baru bergabung tapi mengaku sebagai pendiri partai,” ujar OSO di depan para anggota Dewan Pendiri tersebut. OSO menyebutkan tak ada lagi nama Suding dan Dossy Iskandar dalam daftar anggota Dewan Pendiri Partai Hanura.
Selain ingin menghancurkan partai dengan berupaya menggagalkan verifikasi, kata OSO, mereka juga akan pindah ke partai lain. Dalam pernyataan sikap bersama, para pendiri partai yang diwakili Iing Solihin menyampaikan keprihatinan mereka atas perpecahan partai. Dia menyatakan ada oknum kader partai yang tidak nyaman dengan kebijakan OSO meski tujuannya untuk membesarkan partai.
“Ada oknum DPP Partai Hanura yang tak nyaman atas kebijakan OSO,” ujar Iing.
Iing juga mengklaim bahwa para pendiri partai menyatakan bahwa Munaslub yang dilakukan kelompok “Ambhara” ilegal karena digelar oleh pengurus yang tidak punya SK Menkum/HAM.