SOLOPOS.COM - Gedung pemasaran rumah down payment (DP) 0% di kawasan Klapa Village, Jl H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, tampak sepi, Jumat (19/1/2018). (Suara.com/Erick Tanjung)
Indonesia Property Watch menilai groundbreaking Klapa Village belum menunjukkan skema untuk rumah DP 0%.
Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Property Watch menilai program rumah down payment (DP) 0% belum ada kejelasan mengenai skema yang akan ditawarkan kepada masyarakat Jakarta.
CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan ada beberapa tipe unit rusun yang ditawarkan mulai Rp 184,8 juta bertipe 21 sebanyak 190 unit dan Rp 316,8 juta bertipe 36 sebanyak 513 unit.
Adapun skema pembiayaan untuk unit rusun tersebut mengikuti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini sudah berjalan bersama Program Sejuta Rumah dengan down payment 1%, bantuan uang muka, dan bunga fixed 5% selama 20 tahun.
“Karenanya untuk dapat menjadi DP 0% harus ada perubahan aturan yang berlaku khusus dan harus segera dilakukan perubahan karena dengan skema FLPP yang ada perbankan tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini,” kata Ali melalui siaran pers, Minggu (21/1/2017).
Dia menilai skema ini mungkin diterapkan dengan syarat masyarakat harus menabung 1% dan kemudian masuk dalam program tersebut. Menurut Ali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan prosedur dan skema yang lebih jelas dan konkret. Sebab, pada saat peresmian program DP 0% tersebut tidak ada informasi skema pembiayaan kepada masyarakat.
“Yang terjadi hanya berupa groundbreaking Klapa Village dan bukan Program DP 0%,” jelas Ali.
Dia menjelaskan batasan harga dalam program subsidi FLPP membuat harga rusunami yang bisa memeroleh fasilitas FLPP adalah untuk rusun dibawah harga Rp250 juta. Artinya, kata Ali, program DP 0% ini belum bisa sepenuhnya mendapatkan subsidi.
Misalnya, untuk tipe 21 seharga Rp184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, namun untuk tipe 36 tidak bisa juga dipaksakan untuk masuk program subsidi. Apalagi melihat batas penghasilan yang bisa mengangsur antara Rp6 juta- Rp7 juta per bulan.
Ali menyimpulkan, hanya sebagian kecil rusun 0% ini yang nantinya dapat bermanfaat untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).