SOLOPOS.COM - Ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo bersalaman dengan PPDP TPS 23 Manahan, Suranta, di Sumber, Solo, Sabtu (20/1/2018) siang. (Ivan Andi M/JIBI/Solopos)
Pilkada 2018 memasuki tahapan coklit data pemilih.
Solopos.com, SOLO — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo bakal serius mengawal proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2018 yang dilaksanakan mulai Sabtu (20/1). Panwaslu bakal memantau kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tersebar di 1.016 tempat pemungutan suara di Kota Bengawan.
Coklit dijadwalkan berlangsung selama 30 hari hingga 18 Februari 2018. Sesuai tahapan Pilgub Jateng 2018, hasil coklit akan digunakan sebagai
dasar penyusunan daftar pemilih.
Ketua Divisi Pengawasan dan Pencegahan serta Hubungan Antarlembaga Panwaslu Solo, Muhammad Muttaqin, mengatakan pihaknya mengerahkan 51 pengawas pemilu lapangan (PPL) dan 15 panwas kecamatan.
Ketua Divisi Pengawasan dan Pencegahan serta Hubungan Antarlembaga Panwaslu Solo, Muhammad Muttaqin, mengatakan pihaknya mengerahkan 51 pengawas pemilu lapangan (PPL) dan 15 panwas kecamatan.
“Satu PPL bertugas mengawasi satu kelurahan, ditambah tiga panwas kecamatan di masing-masing kecamatan,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan di sela-sela kegiatan coklit di rumah Ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo di Jl. Pleret Raya, Sumber, Banjarsari, Sabtu
siang.
Menurutnya, bagian paling rawan dalam proses coklit adalah terjadinya data ganda pemilih. Hal lain adalah warga yang sudah meninggal atau pindah domisili tetapi masih tercatat dalam kartu keluarga (KK) rumah yang dicoklit.
Ia mengakui, Panwaslu Kota Solo beserta jajarannya punya tugas yang tidak enteng. Satu PPL per kelurahan dinilai belum mencukupi. Namun, karena sudah ada regulasi yang mengikat, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Namun, ia sudah merekrut beberapa relawan di kelurahan-kelurahan besar seperti Kadipiro, Nusukan, Jebres, Mojosongo dan Semanggi.
“Itu memang ada beberapa. Tapi dirasa masih belum cukup. Karena sifatnya relawan. Relawan bisanya hanya memberi informasi. Jadi tidak bisa melakukan penindakan,” kata dia.
Kewenangan Hukum
Panwaslu kini punya kewenangan hukum. Bila ada indikasi pelanggaran misalkan PPDP tidak menjalankan tugas dengan semestinya, Panwaslu akan
memeringatkannya. Kalau peringatan tidak dijalani, Panwaslu akan menempuh prosedur penindakan.
“Tetap pencegahan dulu. Kalau tidak bisa dicegah, diingatkan, diberi rekomendasi lisan, kami ambil tindakan,” kata dia tegas.
Parameter kinerja PPDP antara lain adalah data yang terinput harus sudah 50 persen pada 14 hari setelah coklit dimulai. PPDP juga harus mengetuk pintu satu rumah ke rumah lain secara langsung untuk coklit.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo bersama rombongan mengadakan coklit kepada masyarakat yang dianggap oppinion leader di Kota Solo pada Sabtu. Saat bertandang ke kediaman Ibunda Presiden Jokowi, KPU datang bersama Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Tengah Diana Ariyanti, Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah Ali Mansur, Inspektorat Provinsi Jateng yang sekaligus Ketua Desk Pilkada Siswo Laksono, Asisten I Setda Jawa Tengah Heru Setiadhi, Ketua Panwaslu Kota Solo Didik Wahyono dan PPDP TPS 23 Manahan Suranta. Eyang Noto, panggilan akrab Sujiatmi masih tercatat sebagai warga Manahan dan masuk TPS 23.
Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo, menjelaskan ibunda Presiden sudah terdaftar di TPS 23 Manahan sebagai pemilih Pilgub Jateng 2018. Menurutnya Sujiatmi menyambut rombongan dengan baik.
Pendataan oleh PPDP yaitu melihat kesesuaian data nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir dan nomor KK. Semua data tersebut sudah sesuai sehingga KPU Solo menempelkan tanda kalau rumah itu sudah dicoklit untuk Pilgub Jateng 2018.
“Ibu [Sujiatmi] kooperatif. Menjadikan beliau sebagai opinion leader di Kota Solo dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat terkait tokoh kooperatif, ramah, menyambut baik, cair semuanya di dalam,” ujarnya kepada awak media seusai pendataan.
Ia menyatakan sikap Sujiatmi semakin menginspirasi KPU untuk meningkatkan kinerja. Lebih lanjut, coklit dilangsungkan secara serentak pada 171 kabupaten/kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada di seluruh Indonesia.