Ahmad Halim (foto: istimewa). Ahmad Halim (Istimewa)
Jumat, 19 Januari 2018 05:00 WIB Ichwan Prasetyo/JIBI/SOLOPOS Kolom Share :

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com

Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU No. 42/2008, dan UU No. 15/2011) ”menguntungkan” Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pertama, waktu penanganan pelanggaran yang bertambah, sebelumnya hanya lima hari menjadi 14 hari. Kedua, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran yang bersifat administrasi pemilihan umum.

Bentuknya adalah persidangan terbuka seperti pengadilan umum maupun mahkamah konstitusi, bukan lagi rapat kajian yang hanya melahirkan rekomendasi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan pemilihan umum.

Contoh penanganan pelanggaran berdasar undang-undang sebelumnya adalah kalau partai politik yang melanggar maka panitia pengawas merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menegur partai politik tersebut.

Kalau aparatur sipil negara yang melanggar aturan pemilihan umum, dilayangkanlah surat rekomendasi kepada instansi tempat dia bekerja. Kalau KPU yang melanggar aturan pemilihan umum, surat rekomendasi dilayangkan kepada KPU.

Ketiga, awalnya panwaslu di tingkat kabupaten/kota bersifat ad hoc (dibentuk jika ada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah), saat ini dengan dasar UU No. 7/2017 lembaga panwaslu menjadi tetap atau permanen (bermama kerja lima tahun).

Keempat, jumlah sumber daya manusia Bawaslu saat ini bertambah. anggota Bawaslu berjumlah lima, Bawaslu provinsi berjumlah tujuh orang, Pawaslu kabupaten/kota berjumlah lima orang, Panwaslu kecamatan berjumlah tiga orang, Panwaslu kelurahan satu orang, Panwaslu luar negeri tiga orang, dan di setiap tempat pemungutan suara terdapat seorang pengawas pemilihan umum.

Perihal pengawas tempat pemungutan suara, meski menguntungkan, pengalaman empiris saya sewaktu menjadi Ketua Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Utara saat memberikan pelatihan untuk 2.150 pengawas tempat pemungutan suara saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 masih ada pengawas yang kebingungan saat menjalankan tugas.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah membekali pengawas tempat pemungutan suara dengan memberikan buku saku pengawasan. Hal ini dilakukan agar ketika pengawas tempat pemungutan suara bingung dengan kejadian yang tidak lazim bisa membuka buku saku tersebut.

Nyatanya tetap saja pada saat hari pemungutan suara masih ditemukan ada pengawas tempat pemungutan suara yang membiarkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melanggar aturan administrasi pemilihan umum.

Contoh kasus di Tempat Pemungutan Suara No. 17 Kelurahan Penjaringan. Ada lima orang pemilih yang tak bisa memberikan suara, padahal sudah memenuhi syarat untuk memilih yakni memiliki KTP elektronik dan kartu keluarga serta berdomisili di wilayah tersebut.

Selanjutnya adalah: Tak mengizinkan lima orang tersebut memberikan suara

LOKER SOLO
Siapa Mau Kerja di Dealer ASTRA, Cek Syaratnya di Sini, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Murid Kencing Berlari, Guru (Honorer) Mati Seorang Diri

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/2/2018). Esai ini karya Lardianto Budhi, guru Pendidikan Seni dan Budaya di SMAN 1 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah s.p.pandamdriyo@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Bambang Ekalaya atau sering disebut Palgunadi adalah…