Isharyanto (foto: istimewa). Isharyanto (istimewa).
Kamis, 18 Januari 2018 05:00 WIB Ichwan Prasetyo/JIBI/SOLOPOS Kolom Share :

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.

Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Banyak pengamat dan media massa menuliskan sekarang ada peluang pertambahan calon tunggal, yakni hanya sepasang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di suatu daerah.

Fenomena calon tunggal di Indonesia merupakan anomali. Di negara-negara berdemokrasi maju, seperti di Inggris, calon tunggal muncul di daerah-daerah dengan jumlah pemilih sedikit atau daerah pemilihan yang kecil. Kemunculan calon tunggal di daerah dengan skala pemilihan kecil ini tidak memengaruhi eksistensi partai politik.

Yang terjadi di Indonesia menunjukkan calon tunggal justru muncul di derah pemilihan besar dengan jumlah pemilih banyak dan di daerah yang kekuatan partai politiknya terdistribusi cukup baik. Di mayoritas negara multipartai ada kerangka hukum dan regulasi yang meniscayakan melantik calon tunggal sebagai pemenang pemilihan umum, baik melalui kontestasi pemungutan suara maupun aklamasi.

Di Amerika Serikat ada  uncontested election (pemilihan umum tanpa kontestasi) karena hanya ada satu pasang calon pemimpin setelah masa pendaftaran habis. Yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Di Kanada dikenal dengan istilah aklamasi. Di Amerika Serikat istilahnya work over.

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2015 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum pusing karena UU No. 8/2015 yang menjadi landasan hukum pemilihan kepala daerah belum mengakomodasi fenomena calon tunggal ini.

UU No. 8/2015 mensyaratkan pemilihan kepala daerah dapat berjalan apabila minimal ada dua calon (sebelum direvisi menjadi UU No. 10/2016). Dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2017 setidaknya ada 337 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang memperebutkan 101 jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Data KPU menunjukkan dari 101 daerah itu terdapat sembilan daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal.

Sembilan daerah itu adalah Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong. Dari sembilan daerah yang memiliki calon tunggal tersebut, delapan di antaranya adalah calon kepala daerah petahana.

Selanjutnya adalah: Calon tunggal dapat mengikuti pemilihan kepala daerah

Kolom

GAGASAN
Pelestarian Seni Tradisi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/2/2018). Esai ini karya Tito Setyo Budi; esais, sastrawan, budayawan, dan ketua Yayasan Sasmita Budaya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Paparan ini saya mulai dari selorohan soal nasi…