SOLOPOS.COM - Bendera Palestina (genheration.com)
Amerika Serikat resmi memangkas dana bantuan untuk Palestina.
Solopos.com, WASHINGTON DC – Otoritas Amerika Serikat telah mengurangi pemberian dana bantuan yang biasa diberikan kepada organisasi PBB untuk urusan Palestina. Langkah ini diambil menyusul ancaman serupa yang pernah dilontarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dikutip dari CNN, Rabu (17/1/2018), Pemerintah Amerika Serikat menahan hampir separuh dari total anggaran yang rutin diberikan kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestina Refugees in the Near East (UNRWA).
Rencananya, pada 2018 ini Amerika Serikat akan memberikan bantuan sebesar US$125 juta, atau sekitar Rp1,67 triliun, kepada UNRWA. Tapi, jumlah itu dipotong setengahnya menjadi US$60 juta saja, atau sekitar Rp800 miliar.
Adapun dana yang tersisa senilai US$65 juta akan disimpan untuk dipergunakan di masa mendatang. Sayang, tidak dijelaskan detail kapan dana sisa ini akan dikucurkan oleh pihak Amerika Serikat ke UNRWA.
Biasanya, dana tersebut digunakan untuk membantu program kemanusiaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan pangan bagi pengungsi Palestina di Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
Keputusan ini memicu kecaman dari warga Palestina sekaligus pujian dari Israel. Hal itu juga menuai kecaman dari beberapa pejabat PBB.
Pasalnya, Amerika Serikat merupakan penyumbang dana terbesar bagi UNRWA. Organisasi ini didirikan pada 1949 untuk menangani nasib warga yang terkena dampak krisis Palestina yang pecah seusai Perang Arab-Israel hingga saat ini.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Heather Nauert, mengatakan, keputusan menahan anggaran itu tidak berkaitan dengan krisis Yerusalem yang tengah memanas atau menghukum Palestina atas serupa. “Keputusan itu bukan ditujukan untuk menghukum siapa pun,” kata Heather Neuert.
Heather Nauert mengatakan, uang tersebut ditahan karena Amerika Serikat ingin agar negara lain lebih banyak berkontribusi dalam hal dana bantuan UNRWA. Pihaknya juga ingin agar pemotongan dana itu memicu reformasi birokrasi di internal UNRWA.