Sejumlah perwakilan PHL yang terkena PHK sepihak melakukan aksi damai di Gedung DPRD Bantul, Selasa (16/1/2018). (Rheisnayu Cyntara) Sejumlah perwakilan PHL yang terkena PHK sepihak melakukan aksi damai di Gedung DPRD Bantul, Selasa (16/1/2018). (Rheisnayu Cyntara)
Selasa, 16 Januari 2018 09:55 WIB Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

Tunggu Kedatangan Bupati Bantul, Pocong Datangi DPRD

Perwakilan PHL melakukan aksi damai

Solopos.com, BANTUL-Agenda pemanggilan Bupati Bantul Suharsono oleh Komisi A DPRD Bantul terkait polemik pemecatan ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) mendapat  tanggapan. Perwakilan PHL melakukan aksi damai di gedung DPRD dengan menyiapkan pocong yang ditulisi Alm honorer. Bupati mati roso di punggungnya.

Koordinator PHL Raras Rahmawatiningsih mengatakan, aksi ini sengaja dilakukan untuk menyambut kedatangan bupati yang diundang oleh Komisi A, Selasa (16/1/2018) pagi. Menurutnya, pocong tersebut sebagai sebuah bentuk protes kepada bupati yang dianggap telah mati rasa dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan mereka secara sepihak.

Selain itu, pocong juga menjadi representasi matinya ladang penghidupan mereka selama ini. “Bagi kami bupati sudah mati roso,” katanya ditemui di sela-sela aksi.

Baca juga : PEMECATAN PHL : DPRD Bantul akan Panggil Bupati

Tak hanya membawa pocong, belasan perwakilan PHL tersebut juga membawa seragam cokelat PNS yang diberi tulisan harga puluhan juta. Menurut Raras, itu adalah bentuk kritik mereka atas dugaan adanya politik uang dalam gonjang-ganjing pemecatan ratusan PHL ini. “Rumornya ada yang bayar sampai puluhan juta demi mendapatkan dan mempertahankan seragam itu,” ucapnya.

Raras menambahkan, aksi ini bertujuan untuk mengawal proses pemanggilan Bupati oleh Komisi A. Mereka akan bertahan hingga tengah hari di gedung DPRD ini dan akan berpindah ke gedung Parasamya untuk melakukan aksi damai serupa. Selain itu, perwakilan dari mereka juga akan beraudiensi dengan seluruh ketua fraksi DPRD Bantul hari ini.

Raras mengatakan, Rabu (17/1/208) para PHL akan datang untuk mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selanjutnya, mereka juga akan membacakan surat terbuka untuk Presiden RI agar mau memerhatikan nasib 329 PHL yang terkena PHK tersebut.

Kolom

GAGASAN
Pelestarian Seni Tradisi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/2/2018). Esai ini karya Tito Setyo Budi; esais, sastrawan, budayawan, dan ketua Yayasan Sasmita Budaya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Paparan ini saya mulai dari selorohan soal nasi…