SOLOPOS.COM - Panen dengan mesin di sawah Desa Sidorejo, Wonoasri, Kabupaten Madiun, Rabu (7/10/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Siswowidodo)
Pakar dari IPB mempertanyakan kejanggalan yang berujung pada impor beras sebesar 500.000 ton bulan ini.
Solopos.com, JAKARTA — Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi angkat bicara terkait keputusan pemerintah untuk membuka keran impor sebesar 500.000 ton yang diestimasi akan tiba pada akhir Januari 2018. Dia menilai ada kejanggalan harga beras yang berujung kebijakan impor.
Jika tujuan pemerintah adalah mengendalikan harga beras medium, Prima mempertanyakan kenapa yang diimpor justru beras khusus yang baru akan tiba pada akhir Januari. Sementara itu, pengendalian harga diperlukan pekan ini.
“Impor beras sudah telat, karena bertepatan dengan mulai panen raya padi,” kata Prima yang merupakan dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB, Jumat (12/1/2018).
Dia menilai terjadi kejanggalan harga beras pada awal 2018, salah satunya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Mengutip data online yang dirilis PIBC pada 3 Januari 2018, Prima menyebutkan harga beras termurah yang dikenal sebagai beras Operasi Pasar yaitu IR-64 III masih Rp7.800 per kg. Harga itu stabil sejak 9 November 2017 hingga 3 Januari 2018.
“Tapi tiba-taba pada 3-4 Januari naik tinggi Rp8.40/kg, setelah itu pada 5-8 Januari menjadi Rp8.800/kg, terus 9-12 Januari menjadi 8.900/kg. Sementara itu, stok beras harian PIBC pada periode tersebut di atas normal yaitu berkisar 32.001 – 47.013 ton. Artinya pasokan tidak ada masalah tapi harga naik. Justru ini sumber masalahnya,” tambahnya. Baca juga: Kemendag Ingin Impor Beras, Mentan Bantah Kekurangan Stok.
Dia menegaskan, solusi yang seharusnya ditempuh pemerintah adalah pengendalian harga, dan bukan impor. Untuk pengendalian harga, menurutnya bisa dilakukan dengan sejumlah cara seperti operasi pasar secara masif dan percepatan penyaluran beras Rastra untuk bulan Januari. Adapun solusi ketiga yang dia kemukakan yakni memperlancar arus distribusi dan logistik beras dengan mengintensifkan Satgas Pangan.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah terjadi impor di saat memasuki panen raya Februari. Bila impor dilakukan sekarang, maka dampaknya hanya akan memukul petani. Dia juga meyakini produksi saat ini masih cukup bahkan berlebih sehingga tidak perlu impor. Baca juga: Impor Beras 500.000 Ton Tanpa Restu Kementan.
“Saya yakin produksi surplus, tidak perlu impor. Pernyataan mana panen, mana panen tidak perlu dipertentangkan lagi. Lha itu ada data panen di sini, di website http://sig.pertanian.go.id ini open akses. Bisa dilihat semua detil sampai titik koordinat lokasi sebaran panen padi di seluruh Indonesia” tuturnya.