Menkeu Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan seusai menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Inalum, Jumat (12/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Aprillio Akbar) Menkeu Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan seusai menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Inalum, Jumat (12/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Aprillio Akbar)
Jumat, 12 Januari 2018 20:00 WIB JIBI/Sutarno/BIsnis.com Ekonomi Share :

Divestasi Saham Freeport Indonesia, Begini Skema Jatah 10% Pemprov Papua

Pemprov Papua mendapat jatah 10% saham dari disvestasi Pt Freeport Indonesia.

Solopos.com, JAKARTA – Divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia berlangsung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua  mendapatkan jatah saham 10% dari rencana divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Skema divestasi saham PTFI akan dilakukan melalui holding BUMN tambang di mana PT Inalum sebagai holding company. Pemprov Papua sendiri mendapatkan 10% dari holding tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu dilaksanakan di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya akan menunjuk BUMD Papua yaitu PT Divestasi Mandiri untuk mengambil 10% tersebut. Saham tersebut dibagi lagi menjadi 3% sebagai pendapatan daerah Pemprov Papua.

“Kami punya satu BUMD untuk bekerja sama dengan Inalum,” kata Lukas menjawab wartawan seusai penandatanganan kerja sama dengan Inalum di Jakarta, Jumat (12/1/2018) dikutip dari Bisnis.com.

Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan kerja sama tersebut untuk masuk ke Freeport dengan cara bersama. “Kalau kita masuk sendiri-sendiri, nanti kepemilikannya sendiri-sendiri juga. Makanya kita bekerja sama dengan Pemprov Papua,” katanya.

Namun, Pemprov Papua dan PT Inalum masih belum menjelaskan seperti apa mekanisme dan berapa nilai saham yang akan didapatkannya tersebut. Pemprov Papua dan Inalum akan melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Budi Gunadi menambahkan, pemerintah menargetkan tahap divestasi saham dengan Freeport akan selesai pada pertengahan tahun ini.

Langkah Strategis

Langkah pemberiaj jatah saham 10% ke Pemprov Papua dinilai sebagai langkah strategis dan signifikan.

“Ini merupakan langkah strategis, merupakan suatu kemajuan signifikan dalam rangka pengambilan saham divestasi setelah dicapainya pokok kesepakatan antara pemerintah dan Freeport pada tanggal 27 Agustus,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers Jumat (12/1/2018) ini.

Sri Mulyani mengatakan porsi itu termasuk mengakomodir hak masyarakat dari gak wilayah dan masyarakat dampak permanen dari Freeport.  Pengambilan ini akan dilakukan melalui korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD.

“Keseluruhan saham 51 persen nanti akan menjadi pihak Indonesia adalah sesuai komitmen presiden yang harus dilakukan secara transparan dan bersih dari konflik kepentingan. Ini akan menimbulkan confidence di dalam negeri maupun global,” katanya.

Dia meminta kepada Inalum sebagai holding company BUMN tambang untuk mendapatkan 51%saham Freeport untuk terus bekerja proses divestasi ini hingga diselesaikan nya paket perjanjian ini.

Pemerintah berharap kepemilikan 51% dapat meningkatkan kinerja PT Freeport Indonesia yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat di Papua maupun seluruh Indonesia. Selain itu, juga meningkatkan penerimaan negara dan menopang hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Haul dan Risalah Maulid Simtuddurar

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (09/01/2018). Esai ini karya Muhammad Dalhar, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret dan anggota Jemaah Ahbabul Musthofa. Alamat e-mail penulis adalah mbahdalhar7@gmail.com Solopos.com, SOLO–Haul Habib Ali kembali digelar….