Puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dipecat Pemkab Bantul berdemo di gedung DPRD setempat, Rabu (10/1/2018). (Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja) Puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dipecat Pemkab Bantul berdemo di gedung DPRD setempat, Rabu (10/1/2018). (Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja)
Kamis, 11 Januari 2018 19:40 WIB Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

PEMECATAN PHL
Suharsono Bantah Matikan Oposisi

PHL yang diberhentikan diminta mengikuti seleksi selanjutnya.

Solopos.com, BANTUL–Bupati Bantul Suharsono menegaskan keputusan pemberhentian ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) Pemkab Bantul bukan karena alasan politik. Ia menyatakan tidak punya pikiran sama sekali untuk mematikan lawan politik atau partai oposisi pemerintahannya.

“Kalau saya tunjuk langsung mana yang diberhentikan, apa dasar saya? Maka saya serahkan ke Polda untuk evaluasi, saya tidak tahu menahu, tidak intervensi. Saya tidak punya pikiran mengurangi orang dari partai x, mematikan lawan, oposisi saya,” katanya, Kamis (11/1/2018).

Seperti diberitakan, dalam aksi protes puluhan PHL di gedung DPRD pada Rabu (10/11/2018), massa menyebut, mayoritas pekerja yang dipecat Pemkab Bantul merupakan simpatisan PDIP. Partai berlambang banteng tersebut diketahui merupakan partai kompetitor alias oposisi pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Baca juga : Bau Politik Menyeruak di Balik Pemecatan Pekerja Harian Lepas di Bantul

Suharsono mengakui apa yang dilakukannya ini merupakan langkah pengurangan pegawai untuk menekan anggaran. Ia beralasan tahun ini Pemkab Bantul cukup kerepotan karena mengalami defisit anggaran sebesar Rp318 miliar. Langkah ini menurutnya merupakan salah satu upaya penghematan.

Apalagi menurutnya setelah didata ulang oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), ia menemukan beberapa OPD yang kelebihan namun ada juga yang kekurangan PHL. “Ya saya ingin jangan sampai kami [Pemkab] mengeluarkan gaji itu muspro [sia-sia],” imbuhnya.

Baca juga : Dipecat Pemkab Bantul, Pekerja Harian Lepas Demo ke DPRD

Suharsono juga mempersilakan para PHL yang tidak lulus uji psikotes untuk mengikuti pendaftaran PHL yang dibuka mulai hari ini. Sebab ia menyebut mungkin saja para PHL yang tidak lolos tersebut dikarenakan kualifikasi yang ia miliki tidak sesuai dengan kebutuhan OPD tempat ia bekerja selama ini. Ia juga berjanji akan memprioritaskan menerima PHL yang berstatus warga Kabupaten Bantul. “Makanya daftar ada syarat melampirkan KTP. Biar kami bisa mengurangi pengangguran di sini,” ujarnya.

Baca juga : Dipecat Pemkab, PHL Bantul Segel Stadion Sultan Agung

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Haul dan Risalah Maulid Simtuddurar

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (09/01/2018). Esai ini karya Muhammad Dalhar, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret dan anggota Jemaah Ahbabul Musthofa. Alamat e-mail penulis adalah mbahdalhar7@gmail.com Solopos.com, SOLO–Haul Habib Ali kembali digelar….