Ilustrasi pembayaran pajak. (Dok/JIBI/Harian Jogja/Antara) Ilustrasi pembayaran pajak. (Dok/JIBI/Harian Jogja/Antara)
Rabu, 10 Januari 2018 14:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

Kantor Pajak Semarang Tak Lagi Representatif

Kantor pelayanan pajak jadi sorotan DPRD Kota Semarang karena dinilai tak lagi representatif.

Solopos.com, SEMARANG — DPRD Kota Semarang meminta kantor pelayanan pajak di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dibenahi karena sudah tidak representatif. “Kantor sudah penuh sesak oleh yang mengantre bayar pajak. Dari laporan masyarakat juga ada sehingga kami ke sini,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2018).

Hal tersebut diungkapkan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat memimpin Komisi B DPRD meninjau Kantor Pelayanan Pajak Bapenda Kota Semarang yang berada di kompleks Balai Kota Semarang. Agus mendapati antrean wajib pajak di Kantor Bapenda Kota Semarang yang berjubel dengan ruang tunggu yang sempit sehingga membuat sesak dan kurang nyaman bagi masyarakat yang akan membayar pajak.

“Ya, kami berharap Pemerintah Kota Semarang menyediakan tempat lain yang representatif sehingga bisa melayani warga yang membayar pajak lebih maksimal lagi. Tahun ini, sudah bisa kajian untuk pemindahan,” katanya.

Sutrisno, wajib pajak yang mengantre mengakui sebenarnya pelayanan pembayaran pajak dari petugas Bapenda Kota Semarang sudah sangat baik dan tidak terlalu lama prosesnya, tetapi ruangnya saja yang sempit. “Ruangannya yang kecil dan loket pelayanan yang tidak banyak membuat antrean menjadi lama. Ya, ruangnya juga tidak panas karena ada AC [air conditioner] dan disediakan air minum juga,” katanya.

Iskandar, wajib pajak lainnya juga mengungkapkan sempitnya ruang pelayanan pembayaran pajak sehingga membuat masyarakat kurang nyaman meski ruang tersebut berpendingin udara yang dingin. “Kami berharap ada gedung pelayanan yang baru dengan loket yang lebih banyak, sebab masyarakat yang membayar pajak juga bertambah banyak. Jadi, antreannya tidak terlalu lama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Semarang Yudi Mardiana mengatakan selama ini terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat meski terkendala keterbatasan ruang dan fasilitas. “Memang butuh kantor yang lebih ideal untuk meningkatkan pelayanan. Namun, kendalanya di ketersediaan aset tanah atau bangunan yang layak dan strategis untuk melayani seluruh masyarakat,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….