Ilustrasi bisnis prostitusi. (Istimewa/cwtv/dailymail.co.uk)
Rabu, 10 Januari 2018 19:40 WIB I Ketut Sawitra Mustika/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

Gara-gara Full Day School Siswi SMP di Jawa Tengah Terjerat Prostitusi

Substansi full day school harus benar-benar dipahami orang tua.

Solopos.com, JOGJA–Kebijakan lima hari sekolah yang diterapkan sebagian lembaga pendidikan dinilai bisa menyeret siswi terjerumus ke dalam praktik prostitusi, jika sekolah dan orang tua gagal memahami substansi full day school.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, Sari Murti di Kompleks Kepatihan, Senin (8/1/2018). Menurutnya, remaja putri yang berhasil digaet jadi wanita penghibur sudah terjadi di Jawa Tengah.

Usianya masih SMP atau ia sebut dalam usia yang sedang “ranum-ranumnya.” Sari menyebut, si korban berhasil dikelabui karena punya waktu luang berlebih. Orang tua yang seharusnya memberi waktu di akhir pekan malah sibuk bekerja.

Dengan kata lain, katanya, orang tua gagal memahami salah satu tujuan utama diberlakukannya lima hari sekolah, yakni untuk memperat relasi anak-orang tua. Sekolah juga dianggap tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada orang tua.

“Di DIY memang belum ada laporan [remaja dijadikan wanita penghibur]. Justru itu yang kami antisipasi. Kita tidak boleh reaksioner, tapi perlu adanya pencegahan,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap sekolah bisa memberikan pemahaman kepada para orang tua murid tentang kebijakan baru ini. Dan di pihak lain, orang tua, betapa pun sibuknya, mesti menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak.

Namun, Sari juga memandang prostitusi di bawah umur juga terkait dengan keinginan remaja untuk tampil sebagaimana orang urban pada umumnya.

“Remaja ini butuh gaya hidup seperti remaja urban pada umumnya, butuh hape terbaru, jalan-jalan, fesyen [terkini]. Duitnya dari mana kalau orang tua enggak ada duit? Sehingga rentan saat diajak orang. Ini yang perlu diperhatikan,” terangnya.

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….