SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sudah 84% warga Gunungkidul terkover BPJS.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Penyelenggaran jaminan kesehatan di Gunungkidul belum berjalan maksimal. Selain masalah warga belum terkover jaminan, juga karena validasi data penerima manfaat yang belum akurat.
Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdaaan Masyarakat, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Gunungkidul Suyono mengatakan sejak digulirkan pada 2014, program BPJS Kesehatan atau yang dikenal dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), kepesertaan di Gunungkidul mencapai 84% dari jumlah penduduk yang ada. Kepesertaan ini bervariasi, mulai dari bantuan iuran yang dilakukan oleh Pusat, pemkab hingga peserta mandiri.
Menurut dia, selama penyelenggaraan jaminan, masih ada beberapa catatan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Khusus untuk penerima bantuan iuran, ditemukan sejumlah permasalahan di antaranya kepesertaan ganda, naik status, meninggal dunia.
Kondisi ini, lanjut Suyono, jika terus dibiarkan akan berdampak pada keuangan Negara, pasalnya alokasi anggaran yang seharusnya dapat diberikan kepada warga yang masih tercecer, namun masih tersedot untuk penerima manfaat yang mengalami masalah. “Ini yang harus diperbaiki sehingga akurasi data penerima manfaat dapat dimiliki secara pasti,” katanya Senin (8/1/2018).
Menurut dia, validasi data penerima manfaat harus dimiliki secara pasti. Ini lantaran, kuota yang diterima kabupaten sangat terbatas, sedang dari sisi kemampuan anggaran APBD yang dimiliki juga sangat terbatas. “Jadi nantinya, alokasi dari penerima manfaat yang tidak aktif lagi bisa diberikan untuk warga yang belum memiliki jaminan, khususnya keluarga yang masuk kategori miskin,” ungkapnya.