SOLOPOS.COM - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. (Instagram-@hendrarprihadi)
Infrastruktur yang tengah dibangun Pemkot Semarang sepenuhnya rampung.
Semarangpos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui adanya proyek pembangunan infrastruktur yang tidak selesai sesuai target yang ditentukan pada tahun anggaran 2017. Hendi—sapaan akrab Hendrar Prihadi—berkilah jumlah sisa proyek itu tidak banyak.
“Berdasarkan catatan, proyek pembangunan yang belum rampung, di antaranya dua proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan kegiatan taman ada satu proyek pembangunan,” katanya seusai Ground Breaking Pembangunan Penataan Kawasan Kota Lama di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/1/2018).
Pada 2017, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melaksanakan 3.300-an kegiatan pembangunan yang terangkum dalam 485 program. Ia menyebutkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2017 senilai Rp4,75 triliun dengan keterserapan anggaran sekitar 92% sehingga progress-nya tercatat baik.
Secara garis besar, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan seluruh program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Pemkot Semarang bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik hingga akhir 2017. “Ada yang bilang, ‘Pak, ada yang belum selesai’. Memang ada yang tidak selesai, pasti kami akan blacklist perusahaan [kontraktor] yang mengerjakan dan jumlahnya tidak banyak,” katanya.
Ia mengatakan ada dua proyek pasar di Dinas Perdagangan, tetapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Artinya, masih ada mekanisme pembayaran denda untuk melanjutkan proyek,” simpulnya.
Dari sekitar 3.300 proyek pembangunan yang dilaksanakan sepanjang 2017, kata dia, jika ada kurang dari lima proyek yang belum rampung dikerjakan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. “Namun, bagaimana perusahaan atau kontraktor pelaksana bisa bertanggung jawab karena tidak bisa menyelesaikan kegiatan itu,” katanya.
Hendi mengatakan pada tahun 2018 ini, Pemkot Semarang akan berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan dari kota-kota besar lainnya, seperti perubahan wajah kota menjadi lebih hijau, rapi, dan indah. “Kalau dari APBD kota saja pasti ketinggalan. Namun, sekarang ini ada Pak Menteri dari PUPR, ada kawan-kawan perusahaan dengan CSR [corporate social responsibility], dan Pak Ganjar dengan APBD provinsi,” katanya.
Artinya, kata dia, bagaimana seluruh pihak, baik dari Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, swasta, serta masyarakat mengeroyok pembangunan infrastruktur di ibu kota Jateng itu.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya