SOLOPOS.COM - ilustrasi
Agenda politik masing-masing legislator akan mempengaruhi kinerja sebagai anggota dewan
Harianjogja.com, JOGJA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja akan menata ulang kinerja selama setahun ke depan agar sesuai target. Pasalnya, mulai pertengahan tahun ini, dewan akan disibukkan dengan agenda politik persiapan Pemilu 2019 mendatang.
Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko tidak menampik agenda politik masing-masing legislator akan mempengaruhi kinerja sebagai anggota dewan. “Kami akan rapatkan bersama pimpinan semua alat kelengkapan dewan untuk membuat tata kelola kinerja agar tetap sesuai target,” kata di DPRD Kota Jogja, Senin (8/1/2018).
Ia mencontohkan, pembahasan APBD Murni 2019 yang biasanya dibahas pada November, kemungkinan bisa dimajukan agar bisa dibahas sebelum November. Demikian juga target kinerja sejumlah panitia khusus (Pansus) yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun ini perlu dibuat target penyelesaian lebih cepat.
Pria yang akrab disapa Koko ini tidak ingin ada rancangan peraturan daerah yang tertunda pembahasannya hanya karena disibukkan agenda politik. Tahun ini total ada 31 raperda yang masuk dalam Propemperda. Dari 31 raperda, 12 raperda di antaranya raperda luncuran tahun lalu yang belum selesai dibahas, tiga raperda anggaran, dan sisanya raperda inisiatif dewan dan Pemerintah Kota Jogja 2018.
Sebelum-sebelumnya pembahasan raperda tidak menetapkan batas waktu penyelesaian. Maka tahun ini, kata dia, tiap Pansus perlu ada target penyelesaian agar pembahasan raperda tidak lagi menjadi luncuran tahun berikutnya. “Kami juga akan komunikasikan dengan Bapemperda soal target penyelesaian tiap raperda,” ujar Koko.
Tahapan pemilu legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 akan dimulai pada Juli mendatang dengan pendaftaran calon anggota legislatif, kemudian Agustus pengajuan calon presiden, dan pemungutan suara sekitar April 2019. Sujanarko berharap, meski tahun ini tahun politik, semua anggota dewan tetap mengutamakan tugasnya sebagai anggota dewan dalam hal pengawasan, anggaran, dan legislasi.