Ilustrasi bendera partai politik peserta pemilu (Dok. Solopos.com) Ilustrasi bendera parpol (Dok. Solopos.com)
Senin, 8 Januari 2018 05:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Pendidikan Politik Kebangsaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (02/01/2018). Esai ini karya Niyoko, pengajar di Pusat Pengembangan Mata Kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah yokoniyoko@gmail.com.

Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 bagi bangsa Indonesia jamak disebut tahun politik. Pemilihan kepala daerah serentak yang diikuti 171 daerah di Indonesia akan berlangsung¬† pada 27 Juni 2018.

Pada 17 April 2019 akan berlangsung pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden. Tahapan pemilihan umum ini dimulai sejak Oktober lalu, yaitu verifikasi partai politik pada 1 Oktober 2017.

Tahapan kemudian dilanjutkan penetapan partai politik peserta pemilihan umum pada Maret 2018; pengajuan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Mei 2018; pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden pada Agustus 2018; dan tahapan-tahapan lainnya.

Dinamika politik mulai terasa meningkat, antara lain di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. Dinamika politik meningkat adalah hal lumrah dalam berdemokrasi.

Yang penting jangan sampai bangsa Indonesia menyimpang dari sistem politik yang telah disepakati bersama dan tetap menjaga  persatuan dan kesatuan bangsa.

Sudah menjadi kesepakatan bangsa bahwa sistem politik di Indonesia adalah sistem politik berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan elemen pokok guna membangun konfigurasi politik nasional.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pansasila harus difungsikan sesuai dengan prinsip demokrasi, hukum, dan konstitusi. Demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang mengutamakan akumulasi dan penyaluran aspirasi rakyat.

Sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang mengatur kehidupan politik nasional bagi kesatuan dan persatuan bangsa dan konstitusi yang dimaksudkan ialah UUD 1945 sebagai landasan  kehidupan politik nasional.

Selanjutnya adalah: Pendidikan politik di Indonesia perlu aspek kognitif dan etis

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Haul dan Risalah Maulid Simtuddurar

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (09/01/2018). Esai ini karya Muhammad Dalhar, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret dan anggota Jemaah Ahbabul Musthofa. Alamat e-mail penulis adalah mbahdalhar7@gmail.com Solopos.com, SOLO–Haul Habib Ali kembali digelar….