Normalisasi BKT. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (tengah), saat menghadiri acara Groundbreaking Normalisasi Kanal Banjir Timur di Sawah Besar, Gayamsari, Semarang, Jumat (5/1/2017). (jatengprov.go.id)
Senin, 8 Januari 2018 13:50 WIB Imam Yuda S./JIBI/Semarangpos.com Semarang Share :

BANJIR SEMARANG
Begini Harapan Ganjar pada Proyek Normalisasi BKT

Banjir di Semarang coba ditangani dengan normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

Solopos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menaruh harapan besar pada proyek normalisasi yang tengah dikerjakan di Sungai Kanal Banjir Timur (KBT) atau yang populer disebut Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng itu berharap normalisasi itu bisa mengurangi risiko banjir yang selama ini melanda Kota Semarang, khususnya di wilayah Kaligawe dan sekitarnya. “Normalisasi sungai ini dilakukan untuk mencegah banjir di kawasan timur Kota Semarang. Proyek ini diharapkan juga bisa mengendalikan banjir seperti di kawasan Sungai Banjir Kanal Barat [BKB]. Di sana kan sekarang sudah tidak ada banjir,” ujar Ganjar saat dijumpai wartawan seusai acara Groundbreaking Proyek Normalisasi KBT di bantaran Sungai BKT, Kampung Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Jumat (5/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berharap masyarakat sekitar mengubah perilakunya dengan tidak membuat sampah sembarang di sungai. Selain membuat sungai tercemar, perbuatan itu juga akan menyebabkan banjir. “Maka itu saya minta para perangkat kelurahan dan juga aktivis [lingkungan] untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di sungai. Kalau perilaku semacam itu masih saja terjadi penanganan banjir tidak akan berjalan optimal meski sudah dinormalisasi,” beber Ganjar.

Pada penataan KBT, warga terdampak yang tinggal di bantaran sungai akan ditata. Ada sekitar 40.000 pedagang kaki lima (PKL) dan 20 kepala keluarga (KK) hunian liar yang selama ini menggantungkan nasibnya di bantaran Sungai BKT. Pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk menempati Rumah Susun Kaligawe. Sementara, yang memiliki usaha atau PKL akan disediakan tempat usaha.

“Warga harus mau diatur. Yang usaha akan dikasih tempat, masyarakat yang tidak punya tanah juga diberi tali asih. Ini bentuk kepedulian pemerintah,” tutur politukus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….