SOLOPOS.COM - Suasana Mukerda PMI DIY di nDalem Agung Palagan, Sabtu (6/1/2018). (Harian Jogja/Abdul Hamid Razak)
Peningkatan kapasitas SDM diperlukan
Harianjogja.com, SLEMAN-Peningkatan kapasitas sumber daya seperti simulasi penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas rencana kerja PMI DIY. Itu dilakukan karena DIY termasuk daerah rawan bencana.
Selain peningkatan kapasitas, jalinan komunikasi antarpelaku kemanusiaan juga perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait masalah manajemen transfusi darah. Meski menilai kinerja PMI Kabupaten/Kota sudah baik, tetapi masih perlu ada pembenahan.
“Misalnya di Sleman untuk Bulan Dana PMI dan donor darah menonjol sekali. Sementara, di kabupten lain tidak. Ini perlu dibuatkan SOP,” kata Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo di sela-sela kegiatan Mukerda PMI DIY di nDalem Agung Palagan, Sleman, Sabtu (6/1/2018).
“Misalnya di Sleman untuk Bulan Dana PMI dan donor darah menonjol sekali. Sementara, di kabupten lain tidak. Ini perlu dibuatkan SOP,” kata Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo di sela-sela kegiatan Mukerda PMI DIY di nDalem Agung Palagan, Sleman, Sabtu (6/1/2018).
Selain itu, dia juga mengkritik rumah sakit yang tidak pernah menghubungi PMI terkait kebutuhan darah. Salah satunya RSUP dr Sardjito. Meski rumah sakit plat merah itu memiliki Unit Transfusi Darah sendiri, tetapi kerapkali pasien kesulitan mendapatkan stok darah yang dibutuhkan.
“Sebelumnya ada komunikasi dengan Sardjito, tapi sekarang [Sardjito] sudah tidak ada komunikasi lagi terkait kebutuhan darahnya,” kata Gusti Prabu.
“Kasihan yang dari luar kota, tentu akan kesulitan mencari pendonor. Tidak punya kenalan, keluarganya kritis, bingung bayar biaya, rasanya seperti apa?” ujar Gusti Prabu.
Dia menegaskan harga pengolahan darah di PMI seluruh Indonesia sudah terstandar. Biaya itu tidak boleh dinaikkan dan tidak boleh diturunkan. Jika hal itu menjadi persoalan, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui pimpinan RSUP dr Sardjito. “Mumpung pimpinannya baru,” katanya.
Terkait peningkatan kapasitas organisasi dan pelayanan masyarakat serta akuntabilitas publik pengelolaan keuangan, menurut Prabukusumo, sudah dilakukan PMI sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. “Dua hari setelah mengadakan simulasi penanggulangan bencana dan logistik, sukarelawan PMI benar-benar bekerja nyata menangani tanggap darurat bencana Siklon Tropis Cempaka di seluruh DIY,” Gusti Prabu.
Selama bencana tersebut terjadi, PMI DIY mengerahkan 453 sukarelawan, 16 ambulan, empat truk tangki, empat buah perahu karet, dan enam water torn. Bantuan yang disalurkan di antaranya, selimut sebanyak 1.517 lembar, 220 paket baby kit, 295 paket hygiene kit, 135 kitchen set, family kit sebanyak 42 paket, 150 jerigen, 10 paket alat kebersihan dan peralatan lainnya. “Semua didistribusikan saat operasi tanggap darurat sampai dengan paska bencana,” katanya.
Sekda DIY, Gatot Saptadi mengatakan, potensi relawan kemanusiaan dan kebencanaan di DIY sudah baik. Hanya saja perlu pembenahan koordinasi. Dia mengatakan, koordinasi antara BPBD dan PMI dalam upaya penanggulangan bencana perlu disempurnakan lagi.
“Kuncinya adalah komunikasi, sebelum terjadi bencana komunikasi antarkalangan komunitas dan komponen relawan harus terus dilakukan,” ujar Gatot.