SOLOPOS.COM - Polisi anggota unit satwa menunggang kuda mengikuti gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 dalam rangka pengamanan Pilkada Jateng, di Kota Semarang, Jateng, Jumat (5/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Pilkada serentak—termasuk Pilgub Jateng—disongsong Polda Jateng dengan melakukan gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018.
Semarangpos.com, SEMARANG — Polda Jawa Tengah memamerkan kesiapan melakukan pengamanan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak—termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub)—dengan melakukan gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 di Kota Semarang, Jateng, Jumat (5/1/2018).
“Disiagakan 21.000 personel, ditambah dari TNI hampir 6.000 personel,” papar Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono seusai memimpin gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 itu.
Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) mengikuti gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 dalam rangka pengamanan Pilkada Jateng, di Kota Semarang, Jateng, Jumat (5/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Anggota Satuan Sabhara mengikuti gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 dalam rangka pengamanan Pilkada Jateng, di Kota Semarang, Jateng, Jumat (5/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Menurut dia, kondusivitas dan kelancaran Pilgub Jateng 2018 dan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) di tujuh kabupaten dan kota di provinsi ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. “Banyak yang berkepentingan dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Selain kepolisian dan TNI, kata dia, penyelenggara pemilu—seperti KPU dan Bawaslu—diwajibkannya mampu mengantisipasi keberatan sekecil mungkin yang disampaikan pasangan calon atau partai pengusung mereka. “Para calon dan tim suksesnya juga sangat menentukan kedamaian dan kualitas pilkada,” lanjutnya.
Ia mengimbau kepada tim sukses calon kepala daerah untuk tidak menggunakan cara-cara kampanye hitam yang menjurus ke isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), fitnah dan menjurus ke perpecahan. Kapolda juga mengharapkan peran tokoh masyarakat dan agama dalam berkontribusi untuk mendinginkan situasi.
Tahapan pilkada—baik itu pilgub, pilbup, maupun pilwakot, lanjut dia, sudah akan dimulai pada 8 Januari 2018, yakni pendaftaran peserta. Tahapan sebelumnya dalam pilkada serentak, seperti penyusunan daftar pemilih, yang telah dilaksanakan dengan apik dan lebih dini oleh lembaga-lembaga yang telah terlebih dulu menunjukkan tanggung jawab mereka tampaknya diabaikan saja oleh Kapolda Condro Kirono.
Kendati baru bersikap sesaat sebelum tahap pendaftaran peserta pilkada serentak 2018 ini, dengan tegas Kapolda Jateng itu memerintahkan agar seluruh tahapan pemilu lokal tersebut dipetakan kerawanannya. “TNI dan Polri jaga netralitas, jangan mau ditarik-tarik,” kata Condro Kirono menambahkan.
Ia menegaskan kepolisian akan memberikan pengamanan dan pengawalan yang sama terhadap semua pasangan calon kepala daerah peserta pilkada, baik pilgub, pilbup, maupun pilwakot dalam pilkada serentak 2018 ini.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
